SBY Condong Pilih Exxon Sebagai Operator Blok Cepu

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diyakini akan menyerahkan pengelolaan Blok Cepu kepada ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI). Namun SBY belum mau mengumumkannya karena melihat resistensi yang cukup besar dari dalam negeri terhadap perusahaan minyak AS itu."Terus terang presiden kelihatannya tidak bakal memberikan operatorship Blok Cepu ke Pertamina, tapi cenderung ke Exxon. Lihat saja presiden sudah ketemu dengan Presiden Bush. Saya mau tahu berani nggak sih ini dikasih ke Pertamina, lihat saja tidak bakal," kata Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian.Hal itu diungkapkan Ramson dalam acara diskusi mengenai Blok Cepu yang berlangsung di Financial Club, Graha Niaga, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (27/2/2006).Sebenarnya, ungkap Ramson, yang terpenting bukanlah siapa operatorship-nya, tapi bagaimana Blok Cepu harus segera berproduksi untuk kepentingan rakyat."Masalahnya kenapa presiden lama sekali buat keputusan. Bayangkan, satu tahun opportunity loss sudah triliunan rupiah," cetus Ramson.Padahal dengan produksi Cepu yang mencapai 180 ribu barel per hari, hasil lapangan minyak ini bisa mengurangi angka subisidi. Apalagi jika gasnya juga bisa diproduksi, sehingga ada diversifikasi BBM yang akan menjamin ketersediaan gas industsri manufaktur dan listrik.Di tempat yang sama Kepala BP Migas Kardaya Warnika menilai, jika SBY condong memilih Exxon, maka harus siap dengan konsekuensinya, seperti ada aksi demo.Pada Jumat pekan lalu 24 Februari, ungkap Kardaya, BP Migas telah memanggil Exxon dan Pertamina untuk menagih rencana kerja mereka atau planing of development (PoD)."Berdasarkan laporan dari Deputi Perencanaan BP Migas, mereka akan segera sampaikan kontrak dengan jelas, yang penting kegiatan harus didahului oleh work program and budget," papar Kardaya.Mengenai keinginan Pertamina yang ngotot menjadi operatorship Blok Cepu karena merasa mampu, menurut Kardaya, klaim tidak bisa dilakukan kalau belum ada kontrak."Ya Pertamina mampu bisa melakukan kegiatan ini cukup banyak, tapi ketika ditanya apakah Exxon mampu, hal itu tidak perlu dijawab lagi, semua orang tahu Exxon lebih dari mampu," jelas Kardaya.Sementara Ramson melihat kengototan Pertamina itu karena mereka sebagai perusahaan negara. Namun Pertamina diperkirakan tidak akan secepat Exxon dalam melakukan pengeboran jika ditunjuk sebagai operatorship."Kalau Pertamina sebagai operator baru bisa produksi 2013-2014 karena Exxon tetap bertahan dengan kontrak technical contract assistance (TAC) Cepu yang sampai 2010. Sedangkan Pertamina perlu 3-4 tahun lagi menunggu kontrak selesai untuk bisa memproduksi minyak mentah," kata Ramson.Ramson mengakui, hingga kini DPR belum ada keputusan untuk memilih operator yang mana, karena saat ini keputusan sudah pada tingkat level presiden."Karena kalau presiden buat keputusan soal dukung-mendukung oleh DPR itu sudah proses politik," akunya.Ramson khawatir, jika Pertamina terus ngotot jadi operator, maka Exxon bisa membawa kasus ini ke arbitrase internasional, karena perusahaan AS ini masih punya kontrak sampai 2010.Namun menurut Kardaya, perseteruan Pertamina dan Exxon jika terus berlanjut tetap tidak bisa dibawa ke arbitrase internasional."Dispute yang bisa dibawa itu adalah kontraktor dan BP Migas, tapi Pertamina dan Exxon itu satu pihak. Bagaikan perusahaan taksi patungan yang minta izin ke pemda, lalu kedua belah pihak berebut jadi sopirnya dan menyuruh satunya jadi kondektur, itu kan urusan mereka berdua, tidak bisa dilempar ke pemdanya," ujar Kardoyo mencontohkan.Mengenai kontrak TAC Exxon yang sampai 2010, menurut Kardaya, semua pihak sepakat itu diakhiri. "Jadi kontrak 2010 jelas sudah tidak ada kontraknya," tandas Kardaya. (ir/)