.webp)
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) untuk dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri. Peringatan ini ia berikan baik untuk BLK pusat maupun daerah.
Ida bahkan menegaskan, jika BLK hanya melahirkan pengangguran baru maka lebih baik BLK ditutup saja. Sebab, menurutnya, jika yang terjadi demikian BLK tidak ada lagi gunanya.
Hal ini ia sampaikan dalam kunjungannya diBLKTernate. Tak hanya itu, Ida pun menyampaikan dorongan untuk pengelolaBLK, terutamaBLK milik pemerintah daerah. Ia menekankan agar pelatihan yang dijalankanBLK dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha (DUDI) setempat. Ida berharap, dengan hal ini alumni pelatihan dapat langsung terserap ke pasar kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau BLK ternyata akan melahirkan pengangguran baru, tidak usah bangun BLK Sofifi di Maluku Utara ini. Tutup saja BLK. Buat apa kalau pelatihan kita lakukan justru malah menambah pengangguran baru," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (5/3/2021).
Lebih lanjut, Ida menjelaskan Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang menjadi harapan bagi pembangunan wilayah Indonesia bagian Timur. Menurutnya, daerah ini memiliki banyak sumber daya yang harus dikembangkan. Ida pun menilai Maluku utara dapat menarik investasi baru yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru.
"Ayo, kita kolaborasi, baik pemerintah dan swasta untuk siapkan SDM kompeten! SDM Maluku Utara harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ini menjawab tantangan pengangguran kita yang semakin tinggi. Kita tidak bisa melakukan kerja biasa-biasa saja. Kita harus bisa menjawab kebutuhan, tantangan, dan dinamika ketenagakerjaan," pungkasnya.
Ida pun mengajak seluruh pengelola BLK, termasuk BLK Ternate untuk melakukan transformasi BLK. Adapun transformasi ini akan dilakukan dalam berbagai cara. Mulai dari reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
Diketahui, selama ini Kemnaker telah menyusun sejumlah kebijakan pelatihan vokasi agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi. Di antaranya adalah kebijakan Triple Skilling, yakni skilling, reskilling, dan upskilling bagi pekerja.
Selain itu, lanjut Ida, dilakukan juga optimalisasipemagangan berbasis jabatan, peningkatan soft skills, perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online (menggunakan metode blended training), serta kolaborasi dengan semua stakeholders. Khususnya dengan para pelaku industri guna menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Ida menilai sinergi dan kolaborasi antara BLK dan stakeholders sebagai pengguna tenaga kerja sangatlah penting. Terutama dengan para pelaku dunia usaha dan industri. Menurut Ida, dengan adanya sinergi maka dapat dipastikan lulusan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap.
Ia pun menjelaskan dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja memiliki peran besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan. Ia pun berharap agar proses link and match antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta.
"Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara BLK dan industri," ucapnya.
(ega/hns)
