PPKM Mikro Efektif Tekan Kasus COVID-19 dan Pulihkan Ekonomi?

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 09 Mar 2021 18:30 WIB
Kemacetan terlihat di ruas jalan Ibu Kota pagi ini. Belum berlakunya ganjil genap imbas perpanjangan PPKM mikro disinyalir jadi salah satu penyebab macet.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Ekonom menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sebagai jalan tengah untuk menekan laju kasus virus Corona (COVID-19), di saat yang bersamaan menjaga pemulihan ekonomi Indonesia dengan melonggarkan pembatasan kegiatan.

"Dari sudut pandang ekonomi (PPKM mikro) ini saya kira mengurangi potensi terjatuhnya indikator-indikator ekonomi ke jurang yang lebih dalam. Artinya ini seperti jalan tengah yang diambil oleh pemerintah," kata peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy kepada detikcom, Selasa (9/3/2021).

Pemerintah sendiri kembali memperpanjang PPKM mikro selama 9-22 Maret 2021. Apakah kebijakan tersebut efektif? Menurut dia sebenarnya secara keseluruhan PPKM mikro berhasil menekan laju peningkatan kasus COVID-19, hanya saja tidak begitu konsisten.

"Memang dia tidak bisa menekan laju kasus dalam ritme yang konsisten, karena kalau saya lihat di awal-awal itu dia berhasil menekan laju kasus kemudian meningkat lagi laju kasusnya," paparnya.

Menurutnya perlu ada kombinasi kebijakan lain untuk menurunkan angka kasus COVID-19 dengan lebih konsisten. Kebijakan yang dimaksud sebenarnya sudah dilakukan selama ini, yakni 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak), dan 3T (tracing, testing, treatment). Itu tinggal ditingkatkan lagi.

"Karena ketika angka kasus turun lebih konsisten ini kan yang diharapkan tentu muara besarnya salah satunya itu proses pemulihan ekonomi yang lebih cepat," sebutnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpendapat bahwa PPKM mikro berdasarkan data memang berhasil menekan laju kasus COVID-19.

Namun, pelonggaran kegiatan yang dilakukan lewat kebijakan PPKM mikro tak cukup untuk memberikan ruang gerak bagi aktivitas ekonomi.

"Kalau (kasus COVID-19) turun karena PPKM saya kira mungkin ada pengaruhnya yang di kesehatan. Tapi kalau untuk ekonomi saya kira ya nggak mungkin pasti pengaruh, apa namanya, justru negatif," sebutnya.

Kata dia, aktivitas ekonomi selama PPKM mikro tercermin oleh banyak hal, salah satunya indeks mobilitas yang dikeluarkan oleh BPS.

"Misalnya saja tempat perdagangan dan ritel rekreasi di Februari itu masih minus 23%, tempat belanja kebutuhan sehari-hari minus 6,3, terus taman masih minus 25,5, dan tempat kerja minus 29,6 di data Februari 2021. Artinya kan ini sudah mencerminkan PPKM yang pertama ya. Saya kira artinya memang dari sisi itu terjadi perlambatan aktivitas mobilitas di Indonesia secara umum," tambahnya.

(toy/zlf)