Dirjen Mineral ESDM Pertanyakan Holding Tiga BUMN Tambang
Selasa, 28 Feb 2006 15:04 WIB
Jakarta -
Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Simon F Sembiring mempertanyakan rencana pembentukan perusahaan induk (holding) tiga BUMN pertambangan yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. Entah mengerti atau tidak pemegang saham ketiga BUMN itu, Simon mengatakan, seharusnya pembentukan holding hanya bisa dilakukan jika pemegang sahamnya sama. Ketiga BUMN itu sendiri saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara."Bagaimana mau membuat holding kalau pemegang sahamnya berbeda-beda, pembentukan holding kalau pemegang sahamnya sama," kata Simon di Departemen ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (28/2/2006).Sementara dalam penjelasannya di DPR, yang berakhir Selasa dinihari, Meneg BUMN Sugiharto mengatakan, pemerintah akan menamakan Indonesia Resources Company (IRC) untuk hoding tiga BUMN tambang ini.Pembentukan IRC ini diharapkan sudah rampung pada akhir Maret 2006. Untuk realisasi ini, tim gabungan telah menunjuk konsultan strategis Citigroup, konsultan legal Sumadipraja & Tale, konsultan keuangan JP Morgan dan konsultan pajak MS Tax.Menurut Sugiharto, pembentukan IRC akan menciptakan kapitalisasi pasar yang lebih besar, karena holding ini menawarkan diversifikasi beberapa komoditi barang tambang. Selain itu terjadi efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan, sebagai dampak dari sinergi dibidang keuangan, sistem tekonoligi, informasi, sumber daya manusia (SDM), pemasaran dan eksplorasi. Audit Kontrak KaryaSimon juga mengatakan, saat ini pihak ESDM sudah mengirimkan surat ke Departemen Keuangan (Depkeu), terkait dengan rencana audit laporan keuangan semua kontrak karya petambangan yang akan dilakukan tim gabungan pemerintah.Laporan keuangan tersebut, berisi penerimaan negara pajak dan bukan pajak di sektor pertambangn selama lima tahun terakhir."Pak menteri (Purnomo Yusgiantoro)) sudah mengirim surat ke Menkeu dan memohon diberikan data-data tersebut tapi sampai sekarang belum ada alasannya," katanya.
(ir/)










































