Buruh Minta THR 100%, Kalau Dicicil Bakal Demo!

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 17 Mar 2021 14:36 WIB
Ratusan buruh di Bandung Barat berunjuk rasa menuntut kenaikan UMP
Foto: Whisnu Pradana/ Ilustrasi Demo Buruh
Jakarta -

Pemerintah tengah menggodok kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun ini. Jika masih sama dengan tahun lalu, maka pengusaha bisa diperbolehkan untuk membayarnya dengan mencicil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan para buruh tak terima jika pembayaran THR tahun ini kembali dicicil. Sebab menurut pernyataan pemerintah juga ekonomi sudah membaik, sehingga seharusnya kondisi perusahaan juga membaik.

"KSPI dan buruh berharap pembayaran THR harus 100% dan tidak dicicil karena pemerintah sudah bilang ekonomi mulai membaik," ucapnya saat dihubungi detikcom, Rabu (17/3/2021).

Menurutnya jika THR dibayar dengan dicicil atau tidak 100% akan semakin memperberat daya beli para buruh. Apalagi mereka sudah tertekan dengan adanya kebijakan dirumahkan atau pembayaran upah yang tidak full.

"Apalagi BLT, BSU sudah distop oleh pemerintah. Akibatnya konsumsi akan makin menurun juga dan dihantam lagi dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok jelang puasa dan Lebaran. Misal harga cabe Rp 150 ribu/kg, telur Rp 24 ribu dan lainnya," tambahnya.

Menurutnya harus ada keseimbangan dan rasa keadilan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Sebab menurut Said para pengusaha sudah mendapatkan stimulus ekonomi dan keringanan pajak dari pemerintah.

"Maka secara bersamaan THR dan upah buruh harus dibayar penuh tidak dicicil agar konsumsi makin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Apalagi ancaman PHK besar-besaran sedang terjadi akibat berlakunya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang memudahkan PHK dengan pesangon yang kecil," tegasnya.

Said berharap Kemenaker memperhatikan kepentingan buruh dan tidak hanya dari sisi pengusaha saja. Jika THR tahun ini kembali dicicil, para buruh siap menggelar aksinya.

"Sebaiknya Menaker memperhatikan juga kepentingan buruh, tidak hanya pengusaha saja, termasuk pemberian THR ini. Mungkin kita pertimbangkan akan aksi," tegasnya.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku telah menyiapkan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

"Kami telah merumuskan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat COVID-19 seperti pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021," ujar Ida dalam rapat kerja dengan komisi IX, Selasa (16/3/2021).

Sayangnya, Ida tak merinci seperti apa kebijakan THR itu akan dilaksanakan apakah sama dengan tahun lalu.

Sebagaimana diketahui, tahun lalu Ida memperbolehkan pengusaha mencicil atau menunda pemberian THR kepada buruh. Hal itu diperkenankan saat itu dunia usaha sedang kesulitan imbas pandemi COVID-19. Oleh karenanya hal-hal semacam itu tidak dapat diabaikan.



Simak Video "Protes THR Dicicil, Ribuan Buruh Pabrik di Subang Mogok Kerja"
[Gambas:Video 20detik]
(das/hns)