Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan pertemuan secara daring dengan Otoritas Taiwan yang diwakili oleh Kepala Kantor Taipei Economic and Trade Office in Jakarta (TETO Jakarta), Jon C.Chen. Ia meminta kejelasan sekaligus membahas rencana penempatan kembali pekerja migran Indonesia ke Taiwan.
Menurut Ida, sejak bulan Desember 2020, pihak otoritas Taiwan telah mengeluarkan kebijakan penghentian sementara untuk penempatan PMI akibat ditemukannya sejumlah PMI yang positif COVID-19. Pihak Otoritas Taiwan meminta Pemerintah Indonesia melakukan supervisi terhadap Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang telah menempatkan PMI terjangkit COVID-19.
Merespons hal ini, Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari Kemnaker, Kemenkes, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) langsung melakukan supervisi terhadap 14 P3MI yang diduga telah menempatkan PMI tersebut.
"Hasil supervisi telah kita sampaikan kepada pihak Otoritas Taiwan. Oleh karenanya, dalam pertemuan ini kita ingin mendapatkan kejelasan dan tanggapan, serta tindak lanjut dari Otoritas Taiwan atas hasil supervisi dimaksud," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (18/3/2021).
Ida juga ingin memperoleh informasi terkait sikap pihak Taiwan terhadap penetapan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan. "Sebagai pembuat kebijakan atau regulator, kami ingin agar kebijakan yang kami keluarkan adalah tepat dan applicable/sesuai dengan kondisi yang ada," katanya.
Berkenaan hal tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah Indonesia dan Taiwan duduk bersama untuk menyikapi calon pekerja migran yang telah memiliki visa (sebelum terkena kebijakan zero cost) dan calon PMI yang belum memiliki visa pasca dikeluarkannya kebijakan zero cost.
Dalam pertemuan yang dilakukan secara daring ini, Ida juga menanyakan permasalahan sekitar 400 awak kapal Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal non-Taiwan yang stranded (terdampar) di perairan Taiwan. Ke-400 awal kapal tersebut hingga kini belum dapat pulang ke Tanah Air, dikarenakan belum adanya izin otoritas berwenang di Taiwan untuk sign off (keluar) dari Taiwan.
Ida menambahkan Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian terhadap kasus-kasus awak kapal Indonesia di luar negeri dan berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secepatnya.
"Saya meminta kejelasan dan kepastian tentang kapan izin sign off dapat diberikan, mengingat kondisi para awak kapal tersebut sudah sangat rentan secara mental maupun fisik," katanya.
"Atas dasar kemanusiaan dan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan, Pemerintah Indonesia sangat berharap otoritas Taiwan dapat segera mengeluarkan izin sign off terhadap awak kapal Indonesia yang stranded di Taiwan," imbuhnya.
Berdasarkan data Kemnaker, saat ini PMI yang bekerja di Taiwan berjumlah sekitar 265.000 orang. Jumlah ini adalah yang terbesar ke dua, setelah Malaysia. Jumlah yang sangat besar tersebut tentu tidak terlepas dari baiknya perlindungan dan kesejahteraan yang diterima oleh para PMI di Taiwan.
Respons Taiwan
Menanggapi hasil supervisi terhadap 14 P3MI yang diduga menempatkan PMI terjangkit COVID-19, Jon C.Chen mengungkapkan pihak TETO akan berkoordinasi intensif dengan Kemnaker guna memperbaiki tata kelola penempatan PMI ke Taiwan. Sehingga pelaksanaan penempatan PMI ke Taiwan dapat segera dilakukan kembali.
Terkait 400 awal kapal yang masih berada di Taiwan, Jon C.Chen menyatakan pihaknya akan kembali mengingatkan kepada pihak otoritas untuk segera diselesaikan atas kasus yang sangat menjadi perhatian Menaker Ida Fauziyah tersebut. Pihak Otoritas Taiwan saat ini masih mencari solusi yang tepat agar awal kapal tersebut memperoleh transportasi dan bisa kembali ke Indonesia.
"Sampai saat ini, kita belum dapat informasi pastinya. Tapi informasi dari Bu Menteri saat ini, kita akan minta otoritas di Taiwan untuk secepatnya mencarikan solusi mempercepat pemulangan awak kapal ini," ucapnya.
"Benar Pak, saya tunggu, karena manusiawi sekali mereka lelah secara fisik dan mental karena sudah setahun. Sekali lagi, kami berharap ke pihak Otoritas Taiwan agar segera memberikan sign off," sahut Ida.
(akd/hns)
