.webp)
"Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu," kata dia Kamis (18/3/2021).
Namun, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk impor beras.
"Akhir bulan ini akan diadakan MoU antara pemerintah republik Indonesia dengan pemerintah (negara eksportir)," sebutnya.
Mentan menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menyatakan menolak impor beras.
Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya menyarankan agar mengutamakan penyerapan gabah petani. Menurutnya itu yang harus didahulukan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.
"Harus didahulukan penyerapan gabah yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah karena ini menjadi kepentingan yang sudah menunggu, barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya," tambahnya.
Lantas, dari mana wacana impor beras ini berasal? klik halaman berikutnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan, termasuk stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan dalam negeri di tengah pandemi COVID-19.
Dalam paparan di rapat kerja Kementerian Perdagangan Airlangga menyebut untuk menjaga ketersediaan stok beras sebesar 1-1,5 juta ton, setelah adanya Bansos Beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi COVID-19 dilakukan upaya impor beras 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.
Kemudian penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya Maret sampai dengan Mei 2021 dan 500 ribu ton pada Juni sampai dengan September 2021.
"Komoditas pangan jadi penting, penyediaan beras 1-1,5 ton," kata Airlangga dalam paparannya, Kamis (4/3) lalu. (toy/fdl)
