Mantap! Tenaga Kesehatan Bakal Dapat Voucer Wisata dari Pemerintah

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 19 Mar 2021 10:03 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Foto: Kemenko Perekonomian
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pentingnya integrasi dari sisi supply, demand, dan percepatan vaksinasi untuk mendukung perhotelan dan pariwisata. Untuk itu, pemerintah berencana memberikan insentif baru di sektor tersebut.

Airlangga mengatakan dari sisi supply rencananya akan diberikan modal kerja sebagai pendukung pembiayaan minimum untuk pemeliharaan hotel agar siap dan layak beroperasi.

Dari sisi demand, akan ada alternatif voucher paket wisata untuk tenaga kesehatan sebagai penghargaan atas jasanya. Ada juga voucher paket wisata + vaksin gotong royong bagi perusahaan peserta vaksin gotong royong, di mana perusahaan tersebut berhak mendapat diskon/voucher paket wisata untuk karyawannya atau diskon paket conference/rapat di hotel.

"Pemerintah melihat bahwa sektor pariwisata memiliki outlook yang bagus tetapi cashflow-nya tidak ada. Maka dari itu, pemberian modal kerja dan alternatif sisi supply dan demand sedang direncanakan," kata Airlangga dalam keterangan tertulis yang dikutip detikcom, Jumat (19/3/2021).

Airlangga mengklaim perkembangan kasus aktif selama PPKM Mikro pada 8-14 Maret 2021 mengalami tren penurunan dibanding sebelumnya. Berbagai indikator ekonomi dan pariwisata juga disebut menunjukkan tren perbaikan.

"Sejalan dengan kebijakan protokol kesehatan yang mengacu pada Cleanliness, Healthiness, Safety, Environment Sustainability (CHSE) di destinasi wisata, program hibah dan bantuan insentif Pemerintah, serta kampanye #InDOnesiaCARE sebagai strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan publik," ucapnya.

Kebijakan Strategis APBN 2021 dinilai mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi. Pada sektor pariwisata terdapat Rp 14,2 triliun untuk mendorong pemulihan dengan fokus 5 kawasan super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang), serta pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

(aid/fdl)