.webp)
Manajemen PT Pegadaian (Persero) mendukung program Holding BRI-Pegadaian-PNM yang diinisiasi Kementerian BUMN. Program holding ini bertujuan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional sesuai tagline BUMN untuk Indonesia.
Holding tersebut juga akan memperkuat database pelaku Umi dan UMKM. Manfaatnya ialah untuk mendukung suksesnya program-program pemerintah dan pembangunan ekonomi.
Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto mengatakan holding BUMN tersebut memiliki tujuan utama untuk penguatan bisnis Umi dan UMKM serta kemudahan akses terhadap pembiayaan di pegadaian. Perluasan akses ini terjadi karena masing-masing institusi bisa saling memanfaatkan outlet, agen, dan tenaga pemasar secara terintegrasi sehingga daerah-daerah yang belum terjangkau oleh outlet Pegadaian bisa dilayani di outlet BRI, agen BRILink, dan PNM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Holding ini juga akan menciptakan efisiensi karena penggunaan teknologi dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan integrasi ini maka transaksi nasabah ketiga perusahaan semakin cepat, akurat, mudah dan hemat. Di sisi lain ketiga institusi juga bisa saling memanfaatkan gedung kantor/outlet dan agen masing-masing perusahaan untuk memasarkan produk secara cross selling," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/3/2021).
Kuswiyoto meyakini holding BUMN ini memberikan dampak positif tidak hanya kepada pelaku Umi dan UMKM, namun juga meningkatkan kesejahteraan agen ketiga perusahaan.
"Karyawan juga tidak perlu khawatir karena holding tidak akan menimbulkan dampak negatif seperti PHK, penutupan outlet ataupun pengurangan pendapatan. Bahkan sebaliknya jika bisnis semakin sehat maka kesejahteraan karyawan pun semakin meningkat," lanjutnya.
Menteri BUMN, ErickThohir menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan restu dari sejumlah otoritas berkaitan dengan rencana pembentukan holding ultra mikro (Umi) tiga BUMN di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk (BBRI) yang membawahi PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atauPNM.
Erick mengatakan dukungan tersebut berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Komite Privatisasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.
"Alhamdulillah dari audiensi kami dan rapat-rapat yang ada di berbagai pihak saat ini kami sudah mendapat dukungan dari OJK, Bank Indonesia, LPS, KSSK dan juga terakhir dirapatkan di komite privatisasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian sebagai pimpinan dari komite tersebut," kata Erick.
(ega/ega)
