.webp)
Kementerian BUMN membantah adanya permintaan posisi komisaris oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kementerian menyatakan, hingga hari ini tidak ada permintaan seperti itu.
Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Minggu (21/3/2021).
"Sehubungan dengan ada salah satu berita di sosial media yang kita lihat di salah satu media yang mengatakan bahwa MUI meminta posisi komisaris BUMN, perlu kami sampaikan bahwa kami di Kementerian BUMN sampai hari ini tidak pernah ada permintaan komisaris untuk MUI ataupun pejabat-pejabat di MUI," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menepis permintaan posisi tersebut dikaitkan dengan vaksin AstraZeneca. Sebagaimana diketahui, MUI telah memberi izin penggunaan vaksin tersebut.
"Apalagi berhubungan dengan vaksin AstraZeneca sama lagi tidak ada hubungannya. Dan kita juga tidak ada keterkaitan dengan hal tersebut," ujarnya.
Kembali, ia menegaskan, tidak ada permintaan posisi komisaris BUMN oleh MUI.
"Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada satupun permintaan komisaris untuk pengurus-pengurus MUI di Kementerian BUMN," ujarnya.
(acd/dna)
