Fitch Pertahankan Peringkat Utang RI di Tengah Pandemi

Fitch rating mempertahankan peringkat kredit atau sovereign credit rating Indonesia pada peringkat BBB (investment grade) dengan outlook stabil pada 19 Maret 2021. Menurut Fitch, yang mendukung afirmasi peringkat Indonesia adalah prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang baik dan beban utang pemerintah yang rendah meskipun meningkat.

Lembaga tersebut turut menggarisbawahi tantangan yang dihadapi, yaitu ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal yang masih tinggi, penerimaan pemerintah yang rendah, serta perkembangan sisi struktural seperti indikator tata kelola dan PDB per kapita yang masih tertinggal dibandingkan negara lain dengan peringkat yang sama.

"Afirmasi rating Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil merupakan bentuk pengakuan stakeholder internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melalui keterangan tertulis, Senin (22/3/2021).

Hal itu, lanjut Perry didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat baik secara nasional maupun antar lembaga anggota KSSK, yaitu BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus bersinergi dengan Pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional," jelasnya.

Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan pulih bertahap mencapai 5,3% pada 2021 dan 6% pada 2022, setelah terkontraksi 2,1% pada 2020 akibat pandemi COVID-19.

Pemulihan ekonomi Indonesia didorong oleh stimulus pemerintah dan ekspor yang didukung perbaikan harga komoditas. Selain itu, momentum pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh pembangunan infrastruktur.

Namun, pemulihan akan bergantung pada penanganan penyebaran COVID-19, khususnya melalui percepatan vaksinasi. Dalam jangka menengah, Fitch memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan tersebut bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan investasi.

Fitch juga mencatat pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) merupakan upaya mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun ke depan.

Fitch memperkirakan defisit fiskal akan sedikit menurun menjadi 5,6% pada 2021 dari 6,1% pada 2020. Hal itu sejalan dengan target yang ditetapkan pemerintah.

Pada 2021, belanja pemerintah tetap difokuskan pada upaya untuk mengurangi dampak krisis kesehatan. Itu tercermin pada peningkatan alokasi untuk belanja kesehatan dan bantuan untuk rumah tangga dan sektor usaha menjadi 4,2% dari PDB pada 2021 dari 3,8% pada 2020.

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi batas atas defisit fiskal 3% pada 2023. Dari sisi penerimaan, Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah akan membaik secara gradual menjadi 12,3% dan 12,8% dari PDB untuk 2021 dan 2022 seiring pemulihan ekonomi, setelah mencatat rasio sebesar 12,1% pada 2020. Fitch menyebutkan bahwa dampak pandemi terhadap posisi fiskal Indonesia tidak separah negara peers.

Menurut Fitch, dukungan BI atas pembiayaan defisit fiskal membantu mengurangi biaya bunga dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Meski begitu, perlu ditekankan bahwa langkah tersebut bersifat sementara sehingga tidak menimbulkan risiko penurunan keyakinan investor terhadap kredibilitas kebijakan moneter.

BI juga telah menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 150bps sejak awal 2020, melonggarkan kebijakan makroprudensial, dan menambah likuiditas bagi sistem perbankan. Langkah itu diambil untuk merespon pandemi.

Cadangan devisa juga tercatat meningkat mencapai US$ 138,8 miliar pada akhir Februari 2021 dari US$'121 miliar pada akhir Maret 2020, seiring berkurangnya defisit transaksi berjalan dari 2,7% PDB pada 2019 menjadi 0,4% PDB pada 2020.