.webp)
Saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah menjanjikan pemberian insentif kepada tenaga kesehatan (nakes). Tujuannya tentu memberikan semangat kepada mereka yang berada di garda terdepan dalam menghadapi virus COVID-19
Namun pembayaran insentif nakes ini tidak berjalan mulus. Pemerintah sampai saat ini masih ada tunggakan hingga Rp 1,48 triliun.
"Untuk tunggakan insentif nakes yang dikelola rumah sakit yang di bawah Kemenkes langsung itu menurut catatan kami ada Rp 1,48 triliun," Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (23/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isa mengatakan, tunggakan pembayaran insentif itu saat ini dalam proses verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dia juga mengatakan, sebenarnya dana untuk pembayaran insentif nakes itu sudah tersedia. Dana itu akan diambil dari dana yang diperoleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp 5,28 triliun.
"Ini termasuk untuk nanti insentif-insentif nakes mulai Januari kemarin sampai bulan Juni," tambahnya.
Intinya, kata Isa, dana untuk pemberian insentif nakes sudah tersedia. Kemenkeu akan mencoba untuk terus berkomunikasi dengan BPKP dan Kemenkes untuk memonitor proses verifikasi yang tengah berlangsung.
Adapun besaran insentif tenaga kesehatan yang berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-665/MK.02/2021 ii diberikan kepada dokter spesialis sebesar Rp 7,5 juta per orang per bulan, peserta PPDS sebesar Rp 6,25 juta per orang per bulan, dokter umum dan gigi sebesar Rp 5 juta per orang per bulan, bidan dan perawat sebesar Rp 3,75 juta per orang per bulan , tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta per orang per bulan. Sedangkan santunan kematian sebesar Rp 300 juta per orang.
Lihat juga Video: Kemenkes soal Insentif Nakes: Jangan Khawatir, Masih Akan Dialokasikan
