Bahas Ketahanan Pangan dari Hutan, DPR Panggil SYL hingga Siti Nurbaya

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 29 Mar 2021 11:22 WIB
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR-RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Komisi IV DPR RI hari ini melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Namun Trenggono tak hadir dan diwakili Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar.

Rapat diagendakan membahas program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan. Hadir pula Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono Prawiraatmadja. Rapat dibuka oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin sekitar 10.40 WIB. Rapat dilaksanakan secara fisik dan virtual.

"Rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Sudin, Senin (29/3/2021).

Ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi IV salah satunya terkait luas lahan kawasan hutan yang semakin berkurang. Padahal keberadaannya dinilai penting untuk ketahanan pangan di Indonesia dalam beberapa tahun yang akan datang.

"Dulu Indonesia memang memiliki lahan pertanian yang luas, tetapi sekarang hal tersebut perlahan hilang akibat konvensi lahan pertanian untuk pemukiman dan kegiatan industri. Hal tersebut tentu saja menjadi masalah karena menurunnya jumlah ketersediaan lahan," jelas Sudin.

Hutan dinilai sebagai penyangga sistem kehidupan yang mampu untuk mendukung ketahanan pangan. Jenis-jenis pangan yang dihasilkan dari kawasan hutan bisa berupa padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, serta produk hewani atau satwa liar dalam bentuk madu, daging dan ikan.

"Pengelolaan sumber daya hutan dituntut lebih untuk memperhatikan keseimbangan aspek sosial dan ekologi sebagai indikator pengelola hutan lestari. Perlu adanya kolaborasi antar Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencegah kekosongan dan tumpang tindih tugas pokok, fungsi dan kewenangan di dalam kawasan hutan," tuturnya.

(aid/fdl)