.webp)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Terkait hal ini, Ida meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Biak Numfor untuk menyiapkan sederet hal yang diperlukan demi kelancaran pengajuan BLK UPTP, di antaranya kelengkapan izin dan dokumen, ketersediaan lahan, serta sarana dan prasarana pendukung.
"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).
Hal itu diungkapkannya saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta. Menurut Ida, dalam mendirikan BLK UPTP, program-program pelatihan perlu disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ujarnya.
Lebih lanjut, Ida menjelaskan Kemnaker telah menargetkan pembangunan 25 BLK Komunitas di wilayah Papua dan Papua Barat tahun ini. Adapun pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan SDM masyarakat setempat.
"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran," terangnya.
Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap menyatakan pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Diungkapkan Herry, hingga saat ini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum terdapat BLK. Dia menilai keberadaan LLK memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan, seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif harus bergantian.
"Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar untuk masyarakat Biak Numfor," pungkasnya."Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," tuturnya.
Oleh karena itu, dia mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemnaker guna meningkatkan skill SDM di Biak Numfor agar siap masuk dan bersaing pasar kerja. Adapun untuk lahan pendirian BLK, dia sudah menyiapkan lahan seluas 120 hektare.
Tonton juga Video: Menaker Sulap BLK Menjadi Sentra Produksi Alat Pencegahan Covid-19
