Program JHT Defisit, BP Jamsostek Masih Sanggup Bayar Klaim?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 30 Mar 2021 20:15 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BP Jamsostek terus mengalami defisit kecukupan dana sejak Juli 2017. Hal itu disebabkan oleh penurunan nilai portofolio investasi saham dan reksadana, di mana dari total dana JHT, sebesar 23,8% dialokasikan pada dua instrumen saham tersebut.

Total dana kelola program JHT sendiri mencapai Rp 338 triliun. Dari sisi rasio kecukupan dana (RKD) program JHT, hanya mencapai 95,2% per Februari 2021.

Meski begitu, Direktur Pengembangan Investasi Edwin Michael Ridwan Anggoro menegaskan, turunnya nilai portofolio program JHT karena adanya floating loss pada instrumen saham dan reksadana yang diinvestasikan dari dana JHT sehingga menyebabkan defisit tidak dibebankan kepada peserta.

"Tapi kenapa bisa ada defisit? Karena floating loss yang terjadi itu tidak kami bebankan kepada peserta. Jadi melalui metode yang kami gunakan saat ini tidak ada floating loss yang kami bebankan kepada peserta. Sehingga dibebankan kepada program itu sendiri, sehingga seolah-olah ada defisit yang besarannya adalah 5%," terang Edwin dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (30/3/2021).

Untuk mengatasi defisit, pihaknya akan mengalihkan portofolio investasi dari instrumen saham dan reksadana ke obligasi atau investasi langsung. Sehingga, pihaknya tetap bisa membayar klaim yang diajukan peserta setiap tahunnya.

"Jadi secara natural akan ada penambahan premi. Jadi kami masih net premium, setiap tahun kami bayar klaim lebih kecil dari premi yang masuk. Jadi secara natural walaupun tidak ada return, tapi dana kelolaan otomatis akan naik. Dan kalau alokasi di saham konstan, maka secara persentase akan menurun secara natural," papar Edwin.

Selain itu, menurutnya secara keseluruhan pihaknya masih bisa membayar klaim-klaim yang diajukan peserta. Pasalnya, portofolio investasi pada instrumen deposito yang dikelola BP Jamsostek masih cukup untuk membayar 1 tahun ke depan.

"Lalu mungkin ada kekhawatiran di masyarakat secara umum bahwa BPJS Ketenagakerjaan karena floating loss lalu tidak punya dana yang cukup untuk membayar klaim. Saya bisa katakan di sini bahwa justru kondisinya terbalik. Di mana deposito kami bisa mengcover 2 tahun punya klaim sebesar Rp 70 triliun itu ada di deposito. Justru problem kami kebanjiran likuiditas sebenarnya. Karena untuk klaim 1 tahun itu, di tahun lalu sekitar Rp 36 triliun. Deposito kami ada Rp 70 triliun. Jadi untuk cover 2 tahun klaim itu kami sanggup," pungkas Edwin.

(vdl/zlf)