Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN sepakat untuk bekerja sama dalam memulihkan ekonomi kawasan dari pandemi COVID-19.
Komitmen tersebut terjadi dalam acara perhelatan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting yang dilakukan secara virtual pada 25 hingga 30 Maret 2021 secara virtual.
Sri Mulyani mengatakan pandemi COVID-19 adalah kejadian luar biasa dan merupakan bencana bersama. Oleh karena itu, dirinya mendorong pimpinan-pimpinan di kawasan ASEAN untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional dalam memitigasi risiko dan menangani dampak pandemi.
"Kami mendorong kerja sama untuk menangani pandemi dengan fokus pada percepatan distribusi vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat, perlindungan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan UMKM, serta penyediaan layanan kesehatan yang selalu memadai," kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya yang dikutip, Kamis (1/4/20210).
Dalam acara tersebut juga turut hadir perwakilan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank, serta perwakilan business councils.
Dampak pandemi merupakan tantangan bagi setiap negara anggota di ASEAN. Namun adanya pandemi juga dapat menjadi momentum bagi ASEAN untuk membangun kembali dan memperbaiki fundamental kawasan agar menjadi lebih baik dan resilient.
Dalam pertemuan AFMGM ini, negara-negara di kawasan ASEAN memandang pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan yang besar, namun mulai menunjukkan sinyal pemulihan yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan perekonomian ASEAN yang terkontraksi sebesar 3,4% di tahun 2020, namun diprediksi mengalami perbaikan yang cukup signifikan di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4.9%.
Sementara itu, pada tahun 2020 kinerja perekonomian Indonesia cukup terjaga dengan kontraksi sebesar 2,1% yang didukung dengan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta terjaganya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
