.webp)
Program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) UMKM kembali digelontorkan di tahun 2021. Kuota penerima yang ditetapkan ialah 12,8 juta orang.
Sayangnya, kuota itu sebagian besar diberikan kepada pengusaha mikro yang sudah mendapat BLT di tahun 2020, atau tepatnya sebanyak 9,8 juta orang. Sementara, jatah bagi yang belum pernah menerima BLT UMKM hanyalah 3 juta orang.
Berikut 4 faktanya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Mayoritas Penerima BLT UMKM 2021 Dapat Dobel
Pemerintah sendiri mengejar realisasi BLT UMKM pada kuartal I-2021 ini. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, dari 9,8 juta penerima eksisting, 50% di antaranya sudah dikucurkan.
"Hingga 31 maret 2021, BPUM tahun 2021 telah tersalurkan kepada 5,2 juta usaha mikro dengan nilai Rp 6,29 triliun," ujar Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (1/4/2021).
Dengan demikian, 5,2 juta pengusaha mikro tersebut sudah dua kali atau mendapatkan BLT UMKM dobel meskipun dalam nominal yang berbeda.
Pada tahun 2020, nominal BLT UMKM adalah Rp 2,4 juta, dan di 2021 ini lebih kecil yakni Rp 1,2 juta per orang.
2. Alasan di Balik Jatah BLT UMKM 2021 Lebih Banyak Diberikan ke Penerima Dobel
Jatah penerima BLT UMKM lebih banyak diberikan kepada orang-orang yang sudah mendapatkannya di tahun 2020 karena pemerintah menginginkan penyalurannya bisa lebih cepat. Dengan demikian, bisa mendongkrak perekonomian di kuartal I-2021.
"Jadi BPUM ini saya menjelaskan, di 2021 juga dikaitkan dengan pemulihan ekonomi di kuartal I, karena itu kami diminta untuk melanjutkan yang sudah menerima supaya bisa cepat tersalurkan sampai di kuartal I-2021. Sisanya yang 3 juta yang belum pernah menerima di tahun lalu," papar Teten.
Ia mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM diberikan target oleh Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) agar penyaluran BLT UMKM bisa dipercepat di kuartal I-2021 untuk mendongkrak ekonomi.
"Ini maksudnya pemerataan antardaerah. Tadi kan saya sudah jelaskan, program ini dikaitkan dengan stimulus untuk kuartal I-2021, dan itu perlu cepat. Itu poin yang memang disampaikan oleh Ketua KPC-PEN," jelas Teten.
3. Dikritik DPR
Fakta bahwa mayoritas penerima BLT UMKM 2021 adalah orang yang sudah pernah mendapatkannya di tahun 2020 dikritik oleh lama Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan dari fraksi PKB. Ia mengatakan, apabila tujuan penyaluran BLT UMKM tahun ini adalah pemerataan, seharusnya keseluruhan kuota diberikan kepada orang-orang yang belum pernah menerima sebelumnya.
"Bagaimana kok bertolak belakang dengan pemerataan? Kenapa usulan (penerima BLT UMKM) sebelumnya tidak direalisasi? Kenapa diberikan kepada yang sudah menerima? Itu menjadi pertanyaan saya," kata Nasim.
4. Teten Minta Kuota Tambahan Penerima BLT UMKM ke Kemenkeu
Teten mengakui, kuota penerima BLT UMKM di tahun ini memang jauh dari target Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh sebab itu, pihaknya akan mengajukan kuota tambahan sebanyak 12 juta orang kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
"Sebenarnya 12,8 juta itu jauh dari cukup. Karena sebenarnya yang mengajukan ke kami lebih besar. Karena itu kami memohon bantuan untuk juga meminta Kemenkeu untuk mengagendakan untuk 12 juta lagi berikutnya. Karena masih banyak yang belum menerima," tandas Teten.
(vdl/dna)
