Trenggono: Saya Ingin KKP Kontribusi Lebih Besar untuk Ekonomi RI

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan jajarannya untuk selalu membawa semangat KKP Rebound. Tujuannya agar sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

"Saya ingin membawa KKP ini rebound agar sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan," jelas Trenggono dalam keterangan tertulis, Senin (5/4/2021).

Pernyataan ini disampaikan dalamRakernasKKP Tahun 2021 yang digelar hari ini sampai besok di Hotel Pullman, Bandung. Ia juga menyampaikan langkah terobosan dalam pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan. Menurutnya ada 3 program terobosanKKP pada 2021-2024.

"Tiga program yang menjadi prioritas kita hingga tahun 2024 adalah peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, lalu pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal," paparnya.

Menurut data produksi perikanan tangkap laut tahun 2019 sebesar 6,89 juta ton, maka masih terbuka peluang pemanfaatan 3,05 juta ton dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya ikan. Ia juga mengatakan peningkatan tata kelola perikanan tangkap akan dibarengi dengan perbaikan tata cara pemungutan PNBP yang semula dilakukan dengan cara praproduksi menjadi pascaproduksi.

"Diharapkan dengan skema baru itu sektor perikanan tangkap kita ditargetkan akan mampu memberikan kontribusi PNBP kepada negara yang diperkirakan sebesar Rp 12 triliun pada tahun 2024," terangnya.

Kontribusi PNBP itu disiapkan untuk dimanfaatkan kembali demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan tradisional atau ABK berupa pemberian asuransi kesehatan, kecelakaan dan jaminan hari tua, pembangunan kampung nelayan maju, bantuan sarana dan diversifikasi usaha, dan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan, dan lain sebagainya.

Dalam rangka mencapai target peningkatan PNBP, ia menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan bersama pemerintah daerah, antara lain menyelesaikan regulasi dengan melakukan revisi PP No. 75 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBP dan mempercepat penyelesaian turunan PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 27 Tahun 2021, sebagai tindak lanjut dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

"Langkah-langkah yang perlu kita lakukan antara lain melengkapi sarana dan prasarana untuk kesiapan pelabuhan perikanan dalam melakukan pendataan hasil pendaratan ikan, lalu meningkatkan jumlah dan kapasitas syahbandar, operator informasi teknologi, enumerator, dan pengawas perikanan, menuntaskan pendataan KUSUKA (Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan) pada tahun 2022 dan meningkatkan kualitas data produksi di seluruh tempat pendaratan ikan, serta meningkatkan kapasitas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui teknologi pengawasan yang handal," jelasnya.

Ia juga menyebutkan komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana telah diamanahkan dalam Pertemuan 14 Kepala Negara/Pemerintahan dalam forum High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLPSOE) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-14 (life below water).

Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan produksi di sektor perikanan tangkap yang akan tetap memperhatikan keberlangsungan ekologi dan lingkungan. Untuk itu KKP akan menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714 sebagai kawasan spawning and nursery ground untuk memberikan kesempatan kepada komoditas unggulan untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga dapat menjadi sumber penghidupan dan pangan Indonesia dan dunia.

Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Yusuf yang mewakili Sekretaris Jenderal, Antam Novambar berharap agar Menteri Trenggono dapat menyediakan waktu untuk dialog interaktif seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan di seluruh daerah untuk mendengar masukan, saran, dan pendapat terkait program terobosan KKP ke depan.

"Dalam hal ini, kontribusi saran dan masukan dari pemerintah daerah sangat penting sebagai harmoni dalam membangun sektor kelautan dan perikanan," ucapnya.

Sebagai informasi, Rakernas KKP Tahun 2021 ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan kabupaten/kota.