Ini Strategi Pemerintah Kembangkan Ekonomi Keuangan Digital

Jihaan Khoirunnisaa - detikFinance
Senin, 05 Apr 2021 16:57 WIB
Peluncuran FEKDI 2021 hasil kerja sama Bank Indonesia (BI), Kemenko Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga terkait hingga pelaku industri. Acara tersebut mengangkat tema ‘Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia’, yang digelar secara virtual selama 4 hari, mulai tanggal 5 hingga 8 April 2021 mendatang.
Foto: Dok. Bank Indonesia
Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 yang tengah digelar merupakan salah satu langkah konkret dalam mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, baik di pusat maupun di daerah.

Menurutnya, FEKDI menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antarotoritas, serta kebutuhan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah," ujar Airlangga dalam keterangannya, Senin (5/4/2021).

Hal itu dia ungkapkan dalam pembukaan FEKDI 2021 hasil kerja sama Bank Indonesia (BI), Kemenko Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga terkait hingga pelaku industri. Acara tersebut mengangkat tema 'Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia', yang digelar secara virtual selama 4 hari, mulai 5 hingga 8 April 2021 mendatang.


Airlangga menambahkan Strategi Nasional Ekonomi Digital ditopang oleh pilar-pilar utama, antara lain talenta digital, riset dan inovasi, infrastruktur fisik dan digital, serta dukungan kebijakan dan regulasi. Hal ini untuk mewujudkan visi utama yaitu pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan inklusif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

"Kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital ini meliputi tiga strategi lintas sektor yaitu mempercepat digitalisasi di sektor bisnis dan industri, menciptakan berbagai macam peluang dalam pengembangan dan konektivitas digital yang dapat dimanfaatkan dengan setara oleh semua pihak serta mendorong koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah bersama dalam rangka akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional lewat percepatan digitalisasi sistem pembayaran.

Langkah tersebut, di antaranya mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS), mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), serta menyiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel sebagai ganti dari Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesaian transaksi. Selain itu, mendorong digitalisasi perbankan lewat standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API), serta mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah.


Kendati demikian, Perry menilai diperlukan dukungan melalui PBI Sistem Pembayaran yang telah diterbitkan BI agar dapat mendorong inovasi sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan manajemen risiko dan siber.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional di area kebijakan fiskal, infrastruktur jaringan, dan kesiapan perbankan serta sektor keuangan nasional.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021. Pembentukan Satgas P2DD dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.


Tidak hanya itu, guna memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, di tingkat daerah juga dibentuk 135 TP2DD, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten maupun kota yang diketuai oleh Kepala Daerah.

Sebagai informasi, FEKDI terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya apapun. Beberapa agenda dalam FEKDI 2021 antara lain peluncuran Sandbox 2.0 dan digitalisasi startup, showcase inovasi pendukung fast payment, Open Application Programming Interfaces (Open API), dan QR Code Indonesian Standard (QRIS), serta diskusi reformasi regulasi, talkshow digitalisasi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), pengembangan G2P 4.0 penyaluran bansos, dan cyber security.

(akd/hns)