Anggaran Dipangkas, Proyek Infrastruktur Darat-Laut Ini Terpaksa Ditunda

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 06 Apr 2021 12:08 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Sejumlah proyek infrastruktur nasional di sektor Perhubungan Darat dan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terpaksa ditunda pada tahun anggaran 2021. Pasalnya, ada refocusing terkait pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengalami refocusing anggaran 2021 dari Rp 10,58 triliun menjadi tinggal Rp 7,54 triliun. Sedangkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengalami refocusing anggaran 2021 dari Rp 11,35 triliun menjadi tinggal Rp 8,14 triliun.

Program yang terpaksa ditunda adalah di bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yakni pengadaan 19 unit kapal patroli laut jenis Rigid Bouyant Boat (RBB). Program itu terpaksa ditunda karena anggaran yang disiapkan Rp 22.890.000 dialihkan untuk penanganan COVID-19.

"Di bidang kepelabuhanan, ini hampir semua kegiatan baik mulai pembangunan pelabuhan baru, kemudian lanjutan pembangunan pelabuhan, rehabilitasi pengembangan dan lain-lain hampir semua kena dampak refocusing," kata Ditjen Perhubungan Laut Agus Purnomo dalam RDP dengan Komisi V DPR RI, Selasa (6/4/2021).

Selain ditunda, dampak dari refocusing anggaran di atas membuat jumlah pembangunan menjadi dikurangi atau diubah dari single years contract (SYC) menjadi multiyears contract (MYC), hingga pihaknya mencari sumber pendanaan lain dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Yang urgent sekali tetap kami laksanakan. Sedangkan yang tidak, kami tunda tahun depan," jelasnya.

Berikut daftar pembangunan infrastruktur di sektor laut yang terdampak refocusing:

1. Pembangunan pelabuhan baru, lanjutan pembangunan/penyelesaian faspel/KDP dari 28 lokasi menjadi hanya 10 lokasi.
2. Pembangunan dan rehabilitasi gedung pelayanan Ditjen Perhubungan Laut dari 85 lokasi menjadi hanya 75 lokasi.
3. Pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran (menara suar, rambu suar, dan pelampung suar) dari 77 unit menjadi hanya 32 unit.
4. Pembangunan dan rehabilitasi telekomunikasi pelayaran dari 19 paket menjadi 10 paket.
5. Pembangunan kapal patroli dari 65 unit menjadi 35 unit.

Daftar pembangunan infrastruktur di sektor udara yang terdampak refocusing:

1. Pengadaan fasilitas pelayanan darurat penerbangan dari 5 lokasi menjadi 4 lokasi.
2. Peningkatan kapasitas dan perbaikan permukaan runway dari 43 lokasi menjadi 28 lokasi.
3. Pembangunan dan pengembangan terminal bandar udara dari 16 lokasi menjadi 10 lokasi.

Lihat juga video 'Nurdin Abdullah Dicokok KPK Gegara Proyek Infrastruktur':

[Gambas:Video 20detik]



(aid/zlf)