Antiklimaks Larangan Mudik Pemerintah

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Rabu, 07 Apr 2021 16:51 WIB
Sejumlah penumpang hilir mudik beraktivitas di Terminal Pulogebang, Jakarta. Mereka manfaatkan momen libur nataru untuk melakukan perjalanan ke luar kota.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Imbauan larangan mudik pemerintah kontradiktif dengan kebijakan pemerintah lainnya yang memperbolehkan tempat wisata dan salat tarawih saat masa Ramadhan dan libur Lebaran.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti langkah pemerintah yang tidak jelas dalam menghadapi penanganan pandemi COVID-19. Menurutnya, sampai saat ini pemerintah belum berhasil menangani penyebaran COVID-19, termasuk kebijakan larangan mudik.

"Dari awal kan kebijakan negara bahwa tidak mengatur pandemi dengan serius. Karena data yang dirilis oleh Satgas dan Menkes pun masih diragukan," katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (7/4/2020).

Menurutnya, imbauan larangan mudik tak memiliki instrumen yang jelas dalam pelaksanaannya di lapangan. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, penindakan larangan mudik tak cukup ampuh dalam menekan penyebaran COVID-19. Hal ini terbukti dari jumlah kasus COVID-19 yang melonjak usai libur Lebaran 2020.

"Kalau mau dilarang, gimana caranya larang? Disuruh putar balik tapi kan masih banyak jalan. Bagaimana melarang? Apakah dijaganya 24 jam? Kan di kita banyak tugas," kata dia.

"Orang Indonesia tidak dikasih sanksi nggak akan pernah beres. Buat saya, kalau boleh pun ngawasinnya bagaimana? Nggak ada instrumennya," tambahnya.

Pemerintah diketahui memperbolehkan tempat wisata buka saat Lebaran. Menko PMK Muhadjir Effendy merestui agar objek wisata tetap diperbolehkan buka selama Lebaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

"Saya senang sekali, jadi tadi sudah ada pembicaraan yang pasti untuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah tentang peniadaan mudik Lebaran, tetapi nadi wisata tetap harus terus berdenyut, tidak boleh berhenti," kata Muhadjir.

Selain itu, pemerintah juga mengizinkan ibadah salat tarawih dan Idul Fitri dilakukan di luar rumah.

Pemerintah sendiri rencananya akan mengumumkan aturan lengkap kebijakan mudik Lebaran 2021, hari ini, Rabu (7/4/2021). Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan saat ini aturannya masih diharmonisasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

"Masih dalam sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga lain," katanya.

Sebelumnya, pernyataan mudik Lebaran 2021 dilarang juga telah disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. Larangan mudik ini berlaku mulai tanggal 6-17 Mei 2021, meski tetap ada pengecualian bagi yang punya kepentingan yang mendesak.

Larangan mudik 2021 bahkan tak cuma berlaku untuk PNS, pegawai BUMN, anggota TNI/Polri, tapi juga seluruh pegawai swasta dan masyarakat Indonesia. Meski mudik dilarang, cuti bersama Idul Fitri pada 12 Mei 2021 tetap dilaksanakan.

Simak juga 'Ada Varian Baru COVID-19, Satgas: Jangan Mudik Dulu!':

[Gambas:Video 20detik]



(eds/ara)