Biaya Bangun TMII Telan Rp 10,5 Miliar, 48 Tahun Lalu

Trio Hamdani - detikFinance
Minggu, 11 Apr 2021 13:05 WIB
Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara akan mengambil alih pengelolaan dan pemanfaatan aset milik negara, yakni Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) telah diresmikan sejak tahun 1975 oleh Presiden Soeharto. Pembangunannya sendiri dimulai pada tahun 1972 yang menelan biaya Rp 10,5 miliar.

TMII sendiri adalah proyek yang digagas oleh istri Presiden Soeharto, Siti Hartinah atau yang kerap disapa Tien Soeharto melalui Yayasan Harapan Kita yang diketuainya. Gagasan Bu Tien kemudian dibawa ke dalam rapat kerja Gubernur seluruh Indonesia pada tanggal 30 Januari 1971 oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud.

Dalam rapat itu, Amir menjelaskan maksud dan tujuan pembangunan TMII atau kala itu dinamakan Proyek Miniatur Indonesia 'Indonesia Indah'. Tien juga turut menambahkan ajakan kepada segenap hadirin untuk mendukung proyek tersebut.

Dikutip dari buku Sejarah Taman Mini Indonesia Indah karya Suradi HP, dkk, Sabtu (10/4/2021), dilakukan penyusunan pra-rencana proyek TMII oleh tim teknis Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dipimpin oleh Ir. Hasan Poerba.

Dalam pra-rencana itu, diperkirakan biaya pembangunan TMII berkisar Rp 18-20 miliar. Kemudian, melalui Surat Keputusan Yayasan Harapan Kita tanggal 11 Agustus 1971 no. 68/YHK-Sce/VIII/1971, ditunjuklah biro konsultan untuk menyusun rencana induk, yaitu Nusa Konsultan. Lalu, dibentuk juga tim khusus yang terdiri dari ahli-ahli dalam berbagai bidang untuk menyusun tata letak berbagai bangunan yang akan didirikan, ukuran-ukuran, beserta fasilitasnya yang disesuaikan dengan tujuan pembangunannya.

Rencana induk itu selesai dalam waktu 3,5 bulan, tepatnya pada 29 November 1971. Dalam rencana induk itu, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membangun TMII menyusut menjadi Rp 10,5 miliar.

Dikutip dari buku Taman Mini Indonesia (Indah) dan Polemik Seri I karya Pusat Data dan Analisis Tempo, anggaran untuk pembangunan TMII ditetapkan bukan berasal dari rancangan anggaran pemerintah dan belanja negara (RAPBN), dan juga di luar anggaran daerah. Kala itu istilah yang dikenal adalah non-budgetair.

Merespons hal itu, para ahli ekonomi muda mendukung proyek TMII. Akan tetapi, mereka meminta pelaksanaannya ditunda. Pasalnya, mereka mengkhawatirkan apabila pembangunan dilakukan telalu cepat, bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional yang baru saja sembuh.

Melihat banyaknya pihak yang meminta penjelasan lengkap dari Tien terkait proyek Miniatur Indonesia itu, ia pun melakukan sosialisasi terbuka sebanyak 4 kali di depan umum pada:

1. Tanggal 9 Oktober 1971 di Binda Graha yang diwakili oleh wakil pemerintah dan tokoh-tokoh pendidikan, kebudayaan, agama, wartawan, seniman, dan sebagainya.
2. Tanggal 1 Desember 1971 di gedung DPRD DKI Jakarta yang dihadiri oleh para Gubernur seluruh Indonesia.
3. Tanggal 15 Desember 1971 di Jalan Cendana no 8 Jakarta, di depan para wartawan.
4. Tanggal 7 Januari 197 di gedung Kartika Chandra yang dihadiri oleh jajaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pengusaha, arsitek, wartawan, mahasiswa, dan pelajar.

Selanjutnya, pembangunan Miniatur Indonesia 'Indonesia Indah' itu dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama meliputi pembangunan dalam waktu 2-3 tahun, dan kedua 4-5 tahun. Hal ini dilakukan melihat sulitnya memperoleh ketersediaan dana untuk pembangunan proyek sekaligus.

Pembangunan tahap pertama pun rampung dalam 3 tahun, dan menelan biaya Rp 4,5 miliar. Kemudian, pada 20 April 1975, TMII dibuka secara resmi oleh Presiden Soeharto.

Lalu, pembangunan pun dilanjutkan dengan pengembangan anjungan-anjungan daerah. Pengembangan itu dinamakan Program Induk 1983-1988. Program tersebut merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya, dan juga meliputi peningkatan dari usaha-usaha yang telah dirintis seluruhnya dengan pemantapan bidang konsepsi dan pola pengelolaan operasional TMII.

(toy/zlf)