.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan strategi pihaknya dalam rangka melakukan pencegahan korupsi. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan memantau sisi belanja dan penerimaan negara.
Dia mengatakan dari sisi belanja negara, dia meminta agar semua instansi pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa dengan tata kelola yang baik dan akuntabel. Caranya adalah melakukan integrasi rencana penganggaran berbasis elektronik.
"Di mana semua kementerian melakukan proses rencana dan anggaran memanfaatkan aplikasi Krisna dan Sakti, dan Pemda melakukannya melalui aplikasi sistem informasi pemerintah daerah," papar Sri Mulyani dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan berbasis elektronik, dia menilai rencana penganggaran instansi negara akan semakin transparan dan bisa menghindari tindakan korupsi.
"Dengan teknologi digital, interaksi birokrasi, dan stakeholder bisa transparan dan tidak koruptif," ujar sri Mulyani.
Sri Mulyani juga meminta para instansi negara melakukan pengadaan barang dengan sistem bayar secara elektronik. Pemerintah sendiri sudah membentuk e-payment dan e-katalog lewat LKPP dalam melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Kami juga dorong sistem bayar elektronik dalam pengadaan barang jasa dengan e-payment dan e-katalog. Ini untuk menumbuhkan budaya transparansi keadilan dan profesionalitas," kata Sri Mulyani.
Baca juga: 6 Fakta Pegawai KPK Curi Emas Hampir 2 Kg |
Lebih lanjut dari penerimaan salah satu fokusnya adalah mengejar potensi penerimaan pajak dengan data beneficial owner dari aset-aset milik wajib pajak.
"Dalam penerimaan negara dari pajak, Kemenkeu memanfaatkan basis data beneficial owner dalam menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak," ujar Sri Mulyani.
Dia juga mengatakan pemerintah baru saja meningkatkan validitas wajib bayar penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral batu bara. Hal ini untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara.
"Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor minerba dan membuat kepatuhan dari pengusaha di sektor minerba," kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, meski sederet cara sudah dilakukan menekan korupsi, kasus serupa masih saja terjadi, bahkan di tubuh Kementerian Keuangan sendiri. Misalnya di sektor perpajakan, beberapa kasus korupsi besar pernah terjadi.
Apa saja korupsi yang pernah terjadi di Kemenkeu? Lihat di halaman selanjutnya.
Simak juga 'Pencegahan Korupsi Harus Dilakukan Besar-besaran':
