.webp)
Transformasi ekonomi diperlukan agar Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). Pencegahan korupsi salah satu hal yang utama dalam transformasi ekonomi tersebut.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).
"Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi nasional dengan harapan Indonesia mampu keluar dari middle income trap di tahun 2035. Pencegahan korupsi menjadi hal utama dalam transformasi perekonomian tersebut," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Middle income trap mengacu pada suatu level pendapatan masyarakat per kapita per tahun. Middle income trap menunjukkan kondisi suatu negara yang sulit naik kelas dari pendapatan menengah bawah ke menengah atas.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menjelaskan, Indonesia perlu keluar dari middle income trap karena hal tersebut berkaitan dengan produktivitas sumber daya manusia (SDM). Kemudian, produktivitas tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kenapa kita perlu keluar dari middle income trap, karena umumnya sangat terkait dengan produktivitas SDM, hal ini kelompok usia produktif, kalau usia produktif semakin banyak dan berpenghasilan maka akan sangat menunjang pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Indonesia diperkirakan keluar dari middle income trap saat usia produktif sedang tinggi-tingginya di tahun 2045. Tentu saja, itu dengan memanfaatkan bonus demografi tersebut.
Lanjutnya, untuk keluar dari middle income trap diperlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Salah satunya dengan mendorong investasi.
Dia bilang, ketika terjadi korupsi maka investasi menjadi terhambat. Jika investasi terhambat, maka pertumbuhan ekonomi bakal rendah.
"Ketika terjadi korupsi ada dua hal dia akan menghambat, optimalisasi investasi masuk ke kita baik dari FDI (foreign direct investment), keuangan. Kalau persepsi korupsi tinggi yang mau masuk kita terhambat, takutnya apa, takutnya dikorupsi gitu aja. Jadinya apa, arus investasi kita masuk sedikit mendorong pertumbuhan ekonomi rendah," jelasnya.
Dia juga menuturkan, jika terjadi korupsi maka rencana pembangunan infrastruktur untuk menunjang ekonomi juga sulit terjadi.
"Kedua tadi di belanja pemerintah, kalau belanja pemerintahnya korupsi tinggi, seharusnya untuk pembangunan infrastruktur bisa bagus dan sebagainya karena dikorupsi nggak mungkin. Jadinya tingkat kegunaan barang itu semakin pendek, yang harusnya buat 30 tahun karena dikorupsi lima tahun aja sudah rusak," ungkapnya.
(acd/ara)
