DPR Usulkan Badan Otorita UMKM

Jakarta - Guna mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan dan menggenjot sektor UMKM serta meningkatkan ketahanan pangan nasionl, pemerintah perlu membentu satu badan otorita untuk penanganan khusus UMKM. "Kita inginkan ada suatu badan otorita khusus yang menangani masalah UMKM yang kendalinya nanti berada di bawah presiden atau wapres dan sekretaris hariannya BI," kata Ketua Komisi XI DPR RI Awal Kusumah dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2006).Mengenai Paket kebijakan investasi yang tertuang dalam Inpres 3 tahun 2006, Awal meminta agar kebijakan tersebut harus lebih difokuskan kepada tiga program utama yaitu pertama revitalisasi sektor pertanian, UMKM, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan. Kedua, peningkatan daya saing nasional. Ketiga, perbaikan iklim investasi dalam negeri. Awal juga menjelaskan, sebanyak 44 persen tenaga kerja saat ini bekerja di sektor agraria atau pertanian. Oleh karena itu, imbuh Awal, sektor ini lah yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah sehingga ketahanan pangan pun dapat dicapai. Politisi dari Golkar ini menjelaskan, paket kebijakan investasi yang dikeluarkan pemerintah dinilai masih belum fokus pada sektor pertanian dan juga mengejar ketertinggalan daya saing dari negara lain. Berkaitan dengan ketahanan pangan, Awal mengusulkan untuk memberikan subsisi bibit atau benih unggul untuk petani. Berdasarkan hipotesanya, dengan pemberian benih kepada petani yang membutuhkan dana sekitar Rp 1,4 triliun, dapat menghasilkan output yang setara dengan Rp 2,4 triliun. Selain itu juga mammpu memberikan pemasukan tambahan kepada 66 juta petani. (qom/)