Berani Reshuffle Sri Mulyani, Pak Jokowi?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 14 Apr 2021 19:00 WIB
Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan sidak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya. Keduanya langsung meninjau pelayanan tax amnesty.
Foto: Muhammad Iqbal: Presiden Joko Widodo & Menkeu Sri Mulyani kunjungi kantor pajak
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan reshuffle kabinet lagi. Kabar reshuffle kabinet itu menguat setelah adanya peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud, dan juga pembentukan Kementerian Investasi.

Ada beberapa menteri yang dinilai layak untuk di-reshuffle. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, salah satu menteri yang layak di-reshuffle adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurutnya, kinerja Sri Mulyani tak memuaskan. Terutama dalam penanganan utang negara dan juga defisit APBN.

"Salah satu yang kinerjanya kurang memuaskan ya ada Menteri Keuangan. Jadi dianggap tidak bisa mengendalikan level defisit dan tidak bisa mengendalikan utang," kata Bhima kepada detikcom. Rabu (14/4/2021).

Bhima mengkritik penyampaian Sri Mulyani kepada publik terkait utang negara. Ia juga melihat kondisi utang saat ini bisa menghambat pemulihan ekonomi Tanah Air.

"Bahkan narasinya seolah-olah utang itu hak yang baik dan perlu ditingkatkan. Jadi seolah-olah tidak melihat bahwa utang itu memiliki tingkat risiko yang cukup menghambat pemulihan ekonomi dan akan menjadi beban kepada fiskal-fiskal ke depannya," ujar Bhima.

Dia menambahkan reshuffle kabinet kali ini harus memasukkan sosok profesional, bukan hanya merotasi menteri-menteri yang sudah ada di dalam kabinet.

"(Reshuffle) sangat penting dengan catatan bukan sekedar rotasi menteri lama. Tapi ada sosok profesional yang bisa memberikan terobosan baru. Kabinet butuh sosok yang kredibel," pungkas Bhima.

Senada dengan Bhima, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan juga berpendapat Sri Mulyani layak di-reshuffle. Ia mengkritik keras cara pengelolaan uang negara dari Sri Mulyani.

"Pengelolaan keuangan negara ini ugal-ugalan. Masa SILPA saja diakumulasi terus. Kalau Rp 50 triliun kan sudah bisa bikin beberapa RS dan sekolah, jadi itu sudah banyak sekali," kata Anthony ketika dihubungi detikcom secara terpisah.

Anthony menilai reshuffle kabinet memang perlu segera dilakukan. Pasalnya, negara membutuhkan kebijakan yang luar biasa dari sosok yang relevan untuk mengatasi kondisi pandemi dan resesi ekonomi.

"Reshuffle sangat penting, khususnya di tengah pandemi dan resesi yang memerlukan kebijakan extraordinary. (Sosok yang dibutuhkan) yang pasti yang mempunyai background akademisi yang relevan. Hampir semua kementerian bidang ekonomi harus mengerti ekonomi makro," terang Anthony.

Simak video '3 Kriteria Menteri yang 'Haram' Direshuffle Kata Pengamat Politik':

[Gambas:Video 20detik]



(vdl/hns)