RI Minta Proyek Bantuan LN Gunakan 75% Tenaga Kerja Lokal

Jakarta - Pemerintah meminta alokasi tenaga kerja Indonesia yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek dengan pembiyaan dari luar negeri mencapai 75 persen. Selain itu komponen lokal atau barang yang digunakan minimal alokasinya 30 persen."Kita maunya paling tidak ketenagakerjaan harus 75 persen harus memakai tenaga kerja dalam negeri. Sedangkan untuk content barang atau material paling tidak harus kita alokasikan 30-40 persen," ujar Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta kepada wartawan di Gedung Depkeu, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (6/3/2006).Pemerintah saat ini tengah mengajukan 9 proyek kepada Jepang. Diharapkan proyek-proyek ini bisa diselesaikan pada tahun 2006 ini. "Ya kan ini masih dinegosiasikan. Karena ada 1 proyek yang bisa di-carry over ke 2007," ujar Paskah.Namun Paskah enggan menyebutkan nama proyek yang bisa di-carry over ke tahun 2007 tersebut.Pemerintah akan sangat selektif dalam pembiayaan luar negeri, terutamayang menyangkut pembiayaan dari Jepang. "Itu menyangkut beberapa item proyek antara lain Mass Rapid Transportation (MRT). Ini memang belum putus pembicaraan dengan Menko. Karena ada beberapa kondisi yang perlu kita bicarakan. Terutama tentang terms and conditioning tetap harus kita negosiasikan kembali dengan Jepang," urai Paskah.Ketentuan yang berlaku saat ini, untuk pinjaman yang memiliki sifat (persyaratan) ketat (tight) semua material disiapkan dari Jepang. Misalnya MRT karena menggunakan teknologi tinggi, alokasi barang dan tekniknya berasal dari Jepang.Untuk suku bunga pinjaman ketat memiliki suku bunga di bawah 1 persen, sementara pinjaman yang sifatnya untight memiliki suku bunga di bawah satu persen.Paskah menambahkan Cina juga berencana memberikan bantuan untuk pembiyaan proyek di Indonesia. Paskah sudah bertemu perwakilan Cina dan Bank Exim Cina. Namun mengenai berapa nilainya, Paskah belum menyebutkan."Ada beberapa proyek yang dikomitmen, saya juga terima Wadirut Bank Exim Cina, pada prinsipnya Cina bersedia memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia, kalau mau diberi bantuan kan kita terima dengan baik, cuma sekarang kita atur berapa proyek yang harus dibiayai oleh Bank Exim ini," ujar mantan Ketua Komisi XI DPR ini. (qom/)