Terkait KKB, Syarief Hasan Minta Evaluasi Kebijakan Dana Otsus Papua

Inkana Putri - detikFinance
Jumat, 16 Apr 2021 10:32 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan duka dan keprihatinan atas peristiwa pembunuhan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ia menyesalkan teror dan kekerasan yang belum kunjung berakhir dan justru mencapai eskalasi yang semakin tinggi.

Diberitakan sebelumnya, KKB Papua kembali menyerang warga di wilayah Beoga dengan menembak dua guru, membakar sekolah, hingga membakar helikopter. Tak lama setelah itu, KKB kembali menyerang seorang tukang ojek dengan tembakan brutal hingga tewas.

Syarief menekankan kasus dengan tindak kekerasan serupa tidak dapat ditolerir lagi. Untuk itu, Syarief yang merupakan Anggota Komisi Pertahanan DPR meminta pemerintah untuk melakukan tindakan tegas sekaligus mengevaluasi kebijakan penanganan KKB di Papua.

"Sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini. Alokasi dana otonomi khusus (dana Otsus) yang mencapai Rp 127 T hingga tahun 2020, ada hal-hal tertentu yang mesti dievaluasi menyikapi persoalan di Papua," ujar Syarief dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai pendekatan ekonomi melalui instrumen dana Otsus sepertinya belum mencapai hasil yang optimal.

"Alokasi dana Otsus setiap tahun mengalami peningkatan, namun juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Indeks pembangunan manusia yang rendah dan kemiskinan yang tinggi tentu menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas pendekatan dana Otsus ini?" imbuhnya.

Oleh karena itu, Syarief menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan dana Otsus secara lebih menyeluruh. Ia menyebutkan adanya dua pilihan kebijakan yang diambil pemerintah antara lain pemerintah tetap menggunakan instrumen ekonomi dan melakukan tindakan tegas atas kondisi ketertiban serta keamanan masyarakat akibat perbuatan teror dan keji oleh Kelompok Kriminal Bersenjata terhadap rakyat di Papua.

Kendati begitu, ia menilai kedua pilihan kebijakan ini ternyata belum berhasil bahkan tindakan teror dan kriminal KKB semakin meningkat ke skala yang berbahaya bagi keutuhan NKRI.

Menurutnya, tata kelola dana Otsus harus perlu dievaluasi baik dari sisi perencanaan, penggunaan, maupun pertanggungjawabannya. Syarief menilai hal ini sangat penting karena jumlah dana yang begitu besar tidak membuahkan hasil optimal. Ia pun menekankan agar pemerintah pusat bisa tegas dalam memastikan penggunaan dana Otsus secara efektif dan tepat sasaran.

Syarief pun menjelaskan, dalam konteks domestik, penegasan status KKB jelas adalah Kelompok Kriminal Bersenjata. Karena itu, status ini memberikan legalitas dan hukum kepada Polri dengan dibantu oleh TNI dalam menanggulangi teror kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat sipil di Papua.

Ia menambahkan atensi publik dunia terhadap penyelesaian Papua juga menjadi salah satu tugas Pemerintah (Menlu) untuk melakukan diplomasi yang efektif di berbagai forum internasional.

"Persoalan Papua ini memang multidimensional dan melibatkan banyak faktor, sehingga solusinya pun harus integratif dan komprehensif Namun begitu, pemerintah jangan kalah cepat dengan aksi-aksi keji KKB yang meneror warga sipil," pungkasnya.

(akn/hns)