Sebelum Putuskan Safeguard Pemerintah akan Temui Cina

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk melakukan pendekatan G to G dengan pemerintah Cina terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan menggunakan mekanisme pengamanan perdagangan (safeguard). Demikian hasil kesimpulan rapat antara Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di Departemen Perdagangan Jl. Ridwan Rais, Jakarta, Selasa (7/3/2006). "Yang dimaksud pendekatan ke Cina, bukan hanya masalah safeguard tapi untuk mencari jalan keluar lain bilamana ada," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Yang penting pemerintah Indonesia punya niat baik yaitu G to G untuk mencoba mengatasi permasalahan ini termasuk membahas kemungkinan Cina melakukan produksi dan mengekspor dari Indonesia daripada Cina melakukan transhipment. "Setelah dibahas, impor garmen legal memang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, tapi belum diketahui kategori mana saja, Safeguard memang salah satu kemungkinan," ujar Mari Dia menjelaskan bahwa safeguard merupakan pemberhentian impor sementara bilamana ada peningkatan impor yang tajam yan menyebabkan kerugian atau gejola di industri dalam negeri. "Tapi kita tidak bisa hanya menggunakan peningkatan impor sebagai indikator, kita harus membuktikan bahwa itu menyebabkan gejolak di dalam negeri," papar Mari.Langkah itu juga bisa dilakukan apabila ada permintaan dari industri untuk melakukan langkah pengamanan seperti itu, itupun setelah melalui proses penyelidikan yang sesuai dengan aturan WTO. "Selain itu, kita juga akan melakukan pendekatan G to G dengan Cina di bawah naungan joint Commission untuk melihat apa ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini," jelas Mari. Menurut Mari, kemungkinan safeguard itu sulit diberlakukan dengan data yang ada saat ini karena kemungkinan besar yang lebih banyak masuk adalah produk-produk ilegal sehingga untuk bisa membuktikan bahwa yang masuk itu ilegal tidak mudah. "Tapi kita akan terus melakukan exercise," ujar Mari. Sementara itu, di tempat yang sama Ketua API, Benny Soetrisno mengatakan bahwa jenis TPT itu ratusan, untuk itu mereka masih perlu mencari bukti industri mana yang mengalami kerugian secara finansial dan kerugian dari segi audit reportnya. "Ini yang menyulitkan industri TPT untuk melakukan justifikasi dalam aturan main WTO atau tidak. Meski menurut dia, kerugian yang dialami oleh industri TPT di dalam negeri sudah nyata terlihat baik dari runtuhnya perusahaan dan dari berkurangnya tenaga kerja yang diserap. Sejak tahun 2001 hingga pertengahan 2005, sebanyak 347 industri tekstil yang tutup dari 2.600 industri yang terdaftar sebagai anggota API. Dari jumlah itu, 33 diantaranya merupakan industri tekstil sementara sisanya merupakan industri garmen. Sementara untuk PHK, total yang tercatat sudah 67.000 orang dari 1,2 juta tenaga kerja yang terdaftar. Sementara itu Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan bahwa G to G yang akan dilakukan dengan Cina itu juga akan membahas mengenai cara mengatasi isu transhipment. "Intinya adalah upaya yang dilakukan secara terintegrasi agar penyelundupan sebagai salah satu penyebab terpukulnya industri TPT bisa disegah atau bahkan dihilangkan," tutur Fahmi. (ahm/)