Ada Kementerian Khusus Urus Investasi, Kewenangan Lembaga Lain Disunat?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Minggu, 25 Apr 2021 22:58 WIB
Siluet pegawai dan tamu di depan logo Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Pembentukan Kementerian Investasi akan berjalan tidak mudah. Sebab, ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi.

Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, Kementerian Investasi seharusnya mengurus berbagai hal terkait investasi. Namun, dia menilai, pelimpahan kewenangan kementerian/lembaga ke Kementerian Investasi bukanlah hal yang mudah.

"Pertama (tantangan), tentu kementerian-kementerian lain itu ikhlas kewenangan-kewenangan yang secara substansi itu diserahkan. Karena kan namanya izin ada proses yang Mas tahu sendiri, akan secara subtansi belum tentu Kementerian Investasi memahami karena itu sangat sektoral banget," katanya kepada detikcom, Minggu (25/4/2021).

Tantangan selanjutnya ialah efektivitas organisasi itu sendiri. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah masuk periode kedua.

"Kedua tentu saja tantangan secara organisasi. Ini kan tahun kedua, berapa tahun lagi. Menurut saya 2 tahun lagi perubahan nama nomenklatur dan sebagainya, ya tanggung, nanti bisa berubah lagi oleh Pak Presiden yang baru," ujarnya.

Hal itu juga diungkap Ekonom Center of Reform of Economics (CORE) Yusuf Rendi Manilet. Menurutnya, yang akan jadi tantangan adalah pembentukan organisasi itu sendiri.

"Saya kira tantangannya adalah apakah nanti prosesnya adalah perubahan nomenklatur, apakah ada semacam jalur khusus. Karena kalau seandainya perubahan nomenklatur tantangannya membutuhkan waktu. Karena berdasarkan pengalaman beberapa perubahan nomenklatur kementerian lembaga memutuhkan waktu lah istilahnya," jelasnya.

Kemudian, yang menjadi tantangan ialah komunikasi yang dibangun pemerintah saat masa transisi. Jika komunikasi yang dibangun tidak baik akan membuat investor bingung.

"Dalam periode transisi nanti tentu kalau komunikasi yang dibangun pemerintah terkait bagaimana melakukan investasi itu tidak baik artinya ada potensi kebingungan dari invstor," ujarnya.

(acd/dna)