.webp)
Tauhid Ahmad mengatakan, Kementerian Investasi seharusnya mengurus berbagai hal terkait investasi. Namun, dia menilai, pelimpahan kewenangan kementerian/lembaga ke Kementerian Investasi bukanlah hal yang mudah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, pelimpahan kewenangan dihadapkan pada tantangan di mana Kementerian Investasi belum tentu memahami permasalahan kementerian yang cenderung sektoral.
"Pertama (tantangan), tentu kementerian-kementerian lain itu ikhlas kewenangan-kewenangan yang secara substansi itu diserahkan. Karena kan namanya izin ada proses yang Mas tahu sendiri, akan secara subtansi belum tentu Kementerian Investasi memahami karena itu sangat sektoral banget," katanya.
Tantangan selanjutnya ialah efektivitas organisasi itu sendiri. Apalagi, Presiden Jokowi telah masuk periode kedua.
"Kedua tentu saja tantangan secara organisasi. Ini kan tahun kedua, berapa tahun lagi. Menurut saya 2 tahun lagi perubahan nama nomenklatur dan sebagainya, ya tanggung, nanti bisa berubah lagi oleh Pak Presiden yang baru," ujarnya.
Senada, Yusuf Rendi mengatakan, yang akan jadi tantangan adalah pembentukan organisasi itu sendiri.
"Saya kira tantangannya adalah apakah nanti prosesnya adalah perubahan nomenklatur, apakah ada semacam jalur khusus. Karena kalau seandainya perubahan nomenklatur tantangannya membutuhkan waktu. Karena berdasarkan pengalaman beberapa perubahan nomenklatur kementerian lembaga membutuhkan waktu lah istilahnya," jelasnya.
Kemudian, yang menjadi tantangan ialah komunikasi yang dibangun pemerintah saat masa transisi. Jika komunikasi yang dibangun tidak baik akan membuat investor bingung.
"Dalam periode transisi nanti tentu kalau komunikasi yang dibangun pemerintah terkait bagaimana melakukan investasi itu tidak baik artinya ada potensi kebingungan dari investor," ujarnya.
Simak juga video 'Ngabalin Yakin Bahlil Lahadalia Jadi Menteri Investasi!':
(acd/zlf)
