Kepala Staf Presiden, Moeldoko bertemu perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, para perwakilan buruh menyampaikan tuntutannya dalam bentuk petisi. Tuntutan yang disampaikan adalah seputar Undang-Undang Cipta Kerja, mengenai upah sektoral dan pelaksanaan THR.
Moeldoko meyakinkan pemerintah tak akan mengabaikan semua tuntutan tersebut. Sebagai komitmen dari keseriusan tersebut, ia berjanji akan meneruskan tuntutan itu kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar ditindaklanjuti.
"Ini jadi dua highlight yang akan saya sampaikan ke Menteri Tenaga Kerja," ujar Moeldoko dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/5/2021).
Moeldoko juga memastikan, pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan THR sebagai hak pegawai. Untuk itu, Kantor Staf Presiden (KSP), sambungnya akan ikut mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya.
Di sisi lain, Moeldoko mengapresiasi langkah KSPSI dan KSPI yang tidak menggelar demo besar-besaran karena berempati dengan kondisi pandemi COVID-19. Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, apa yang dilakukan KSPSI dan KSPI menjadi contoh bagi masyarakat dalam bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan.
"Ini model May Day yang bagus. Saya apresiasi tanggung jawab sosial dan empati para buruh," imbuhnya didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, serta Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran.
Hadir pada pertemuan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menjelaskan, pembatalan aksi besar-besaran organisasi buruh dilakukan karena pihaknya tidak ingin kondisi Indonesia seperti India. Untuk itu, Andi menjelaskan, pada pertemuannya dengan KSP Moeldoko, perwakilan KSPSI dan KSPI pun mentaati protokol kesehatan dan melakukan swab antigen.
"Ini bentuk kepedulian kami terhadap kondisi pandemi COVID-19," jelas Andi.
Begitu juga dengan Presiden KSPI Said Iqbal, mengaku telah menyampaikan sosialisasi agar tidak menggelar aksi besar-besaran untuk menghindari klaster baru Covid-19. Adapun jika ada aksi, Iqbal meminta dilakukan secara terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan.
Di sisi lain, Iqbal menjelaskan, pihaknya telah menitipkan beberapa tuntutan buruh terkait klaster ketenagakerjaan kepada KSP Moeldoko. Iqbal percaya, KSP Moeldoko bisa menjembatani tuntutan para buruh untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan, kami juga sudah bertemu Moeldoko. Maka tidak salah jika pada peringatan May Day kali ini kami kembali bertemu dengan Moeldoko," tutur Iqbal.
