Pergantian Direksi Pertamina Muluskan Exxon Kuasai Cepu

Jakarta - Pergantian direksi Pertamina menyisakan persoalan. Pergantian itu sebagai indikasi penunjukkan ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) untuk mengelola Blok Cepu."Pemerintah sudah mengganti direksi Pertamina yang dengan pergantian ini kami melihat justru penunjukan Exxon sebagai operator menjadi makin mulus," kata Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu Marwan Batubara di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (9/3/2006). Sejumlah pendukung gerakan itu seperti Serikat Pekerja Pertamina, meminta pemerintah menolak EMOI sebagai operator Blok Cepu dan menuntut pemerintah berkomitmen memberikan kesempatan kepada bangsa ini untuk lebih mandiri. Hal ini didasarkan atas beberapa hal yang salah satunya adalah karena wilayah kerja Blok Cepu adalah wilayah kerja Pertamina sejak dulu. "Sehingga dialah yang berhak mengolahnya," tegas Marwan. Hal ini tertuang jelas dalam PP Nomor 35 tentang Kegiatan Bumi Migas, yakni setelah kontrak technical assistance contract (TAC) berakhir maka wilayah bekas TAC otomatis menjadi milik Pertamina. "Pertaminalah yang berhak mengolahnya," kata Ami Taher, anggota Komisi VII DPR.Keterlibatan EMOI dalam pengelolaan Blok Cepu juga dinilai cacat hukum dan berindikasi perbuatan melawan hukum. Soalnya dalam kontrak TAC ada klausul yang menyatakan, tidak dimungkinkan asing mengambil alih saham di Cepu. "Dan itu dilakukan Ampolex (perusahaan Australia) yang kemudian diambil alih oleh Exxon tahun 1996 melalui Humpuss yang menguasai 49 persen saham yang diakuisisi Exxon," kata Drajad Wibowo, anggota Komisi IX DPR.Drajad mengungkapkan, jika bukan Pertamina yang menjadi operatornya ditakutkan underrepreting-nya akan menjadi 10 persen lebih rendah. "Tapi bila dikelola Pertamina paling tidak kita punya tangan yang akan mengawasinya," ujarnya. Makanya pemerintah harus memperhatikan ini. "Teman-teman di DPR akan mengajukan hak angket dan akan bertemu dengan SBY Jumat atau Senin depan," ungkapnya. (mar/)