.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengelola utang pemerintah dengan sangat hati-hati. Utang pemerintah tercatat tembus Rp 6.445,07 triliun per Maret 2021.
Jumlah utang pemerintah yang mencapai Rp 6.445,07 triliun ini juga membuat rasio utang menjadi 41,64% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sri Mulyani menyebut utang tersebut relatif masih kecil jumlahnya dibanding negara lain. Meski begitu kehati-hatian akan sangat dijaga pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meskipun kita dalam situasi relatif lebih kecil dibanding negara lain, dari sisi total defisit maupun rasio defisit dan total utang maupun rasio utang terhadap PDB, namun kita tetap harus hati-hati," ungkap Sri Mulyani dalam paparannya pada Musrenbangnas 2021, Selasa (4/5/2021).
Kekhawatiran terbesarnya adalah tren kenaikan suku bunga global yang bisa berdampak pada jumlah utang yang harus dibayarkan negara.
"Kenaikan jumlah utang dalam situasi yang extraordinary tetap harus dikelola secara prudent. Terutama dengan adanya tren kenaikan suku bunga global yang menimbulkan dampak ke seluruh dunia," ungkap Sri Mulyani.
Pemerintah akan melakukan pembiayaan yang inovatif, mendukung kedalaman pasar, dan mempermudah akses pembiayaan ke UMKM.
Sementara itu, dari sisi investasi, pemerintah sudah memfokuskan penyertaan modal negara untuk membentuk dana abadi. Diharapkan dana abadi dapat membantu keuangan pemerintah dalam melakukan pembangunan di tengah situasi yang shock karena pandemi COVID-19.
"Dari sisi investasi, untuk mendukung PMN utamanya pembentukan dana abadi yang bisa digunakan buffer dalam situasi shock saat ini," ungkap Sri Mulyani.
Pemerintah menyediakan pembiayaan utang tahun ini senilai Rp 1.177,4 triliun dengan defisit APBN mencapai 5,7%.
Simak juga 'Utang Tembus Rp 6.000 T, RI Hampir Lampu Merah?':
