.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 1,5 juta orang tetap meninggalkan ibu kota dan sekitarnya selama momen libur Lebaran 2021. Padahal, pemerintah juga sudah menerbitkan larangan mudik.
Pemerintah resmi menerbitkan larangan mudik Lebaran 2021 terhitung tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.
Jumlah tersebut berdasarkan hasil survei posko mudik pemerintah. Namun, menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan angka 1,5 juta orang ini di bawah potensi angka pemudik sebelum pemerintah merilis larangan mudik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berkaitan dengan mitigasi dan antisipasi yang kita lakukan, dari survei itu kita melihat kecenderungan masyarakat itu kalau dibiarkan maka 33% mereka akan mudik, kalau akan dilarang turun menjadi 11%, pada saat pelarangan turun lagi menjadi 7%, setelah itu kita lakukan aksi yang dilakukan KL termasuk Polri turun lagi menjadi 1,5 juta lebih sedikit," kata Budi dalam acara Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran secara virtual, Sabtu (15/5/2021).
Menurut Budi Karya larangan mudik serta adanya penyekatan efektif dalam menurunkan jumlah pemudik. Hal itu juga sesuai tujuan pemerintah yang menurunkan jumlah kasus aktif.
Lebih lanjut Budi mengatakan, jumlah penumpang transportasi sektor udara, darat, maupun laut terjadi penurunan usai diberlakukan penyekatan dan larangan mudik Lebaran.
"Apa yang kita lakukan cukup efektif, dan ini ditandai di sektor udara, laut, kereta api turun sampai 10%," ungkapnya.
Budi meminta pemudik kembali ke Jabodebatek tidak menumpuk di 16 dan 20 Mei 2021. Dia memperkirakan, tanggal tersebut menjadi titik puncak arus balik menuju Jabodetabek.
"Kita memang memproyeksikan bahwa kemungkinan pasca balik itu terjadi pada 16 dan 20 Mei, kita himbau masyarakat jangan di titik tersebut karena akan penuh," kata Budi.
