Cegah Praktek Transshipment, RI Akan Perketat Impor Barang

Jakarta - Indonesia akan memperketat pengawasan impor barang untuk mencegah terjadinya praktek transshipment atau ekspor melalui negara ketiga.Hal tersebut diutarakan oleh Mendag Mari Elka Pangestu usai rapat kabinet terbatas yang membahas kunjungan 3 tamu negara pada bulan Maret, di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (13/3/2006)."Pada dasarnya untuk menyikapi transshipment kita harus melakukan, di satu sisi memperketat kontrol di negara eksportir. Caranya memperketat siapa atau dimana surat keterangan asal itu bisa dikeluarkan," ujar Mari.Mari mengungkapkan, Depdag telah mengeluarkan perintah kepada sekitar 400 dinas perdagangan di seluruh Indonesia, bahwa untuk Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan udang hanya 14 Kepala Dinas Perdagangan di daerah yang boleh mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) produk yang akan diekspor.Soal transshipment produk sepatu, Mari menegaskan bahwa hingga kini belum perlu ada SKA karena tidak ada kuota dan syarat-syarat yang diminta dari pihak importir. "Untuk sepatu mungkin harus kita sikapi. Tapi sebetulnya tidak ada kuota atau syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak importir. SKA itu tidak menjadi yang diharuskan," ujarnya.Namun demikian, setelah Cina kena tuduhan dumping untuk sepatu di Eropa, mungkin SKA juga jadi penting lagi untuk diminta oleh pihak importirnya. "Ini yang akan kita sikapi bagaimana memperketat SKA dari sisi negara eksportirnya. Tapi pada saat bersamaan negara importirnya pun bekerjasama dengan kita, karena dokumen itu harus diklarifikasi. Sekarang dengan tidak adanya kuota tidak ada klarifikasi, karena kalau ada yang palsu diluar yang kita keluarkan, kita tidak bisa kontrol. Jadi kontrolnya harus dari pihak importirnya," urai Mari.Kunjungan Menlu ASBerkaitan dengan kunjungan Menlu AS Condoleeza Rice pada 14-15 Maret mendatang, Mari mengatakan bahwa pembicaraan hanya menyangkut masalah umum investasi dan perdagangan. "Bagaimana kita tingkatkan promosi perdagangan dan investasi antar kedua negara. Untuk perdagangan akan kita angkat isu fasilitation of trade dalam arti kita mengalami beberapa isu saat ini," jelasnya.Pemerintah Indonesia, imbuh Mari, juga menyiapkan action plan untuk beberapa sektor. "Seperti udang kita sudah punya action plan mengatasi berbagai permasalahan atau kelemahan yang mereka anggap ada dalam sistem kita. Baik itu berkaitan dengan memenuhi standar, atau syarat kesehatan," imbuhnya. (qom/)