Balada Protes Buruh, dari Perkara THR hingga Boikot Produk Indomaret

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 25 Mei 2021 07:30 WIB
Buruh Ancam Boikot Indomaret
Foto: Buruh Ancam Boikot Indomaret (M Fakhri Aprizal/Tim Infografis)
Jakarta -

Buruh berencana akan memboikot produk PT Indomarco Prismatama (Indomaret) pekan ini. Selain memboikot, para buruh juga akan melakukan aksi di depan toko-toko Indomaret.

Rencana aksi boikot ini muncul usai anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Anwar Bessy dijadikan sebagai tersangka karena menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) 2020. Dia dilaporkan karena telah merusak gypsum di kantor Indomaret saat sedang melakukan unjuk rasa.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengaku akan menginstruksikan anggotanya yang berjumlah 2,2 juta orang selaku buruh di 30 provinsi dan 300-an kabupaten/kota untuk mendukung kampanye boikot Indomaret, serta melakukan aksi massa di depan toko-toko Indomaret di seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Said Iqbal menilai telah terjadi pelanggaran yang serius oleh manajemen PT Indomarco Prismatama dalam membayar THR tidak sesuai dengan isi peraturan perusahaan. Di mana seharusnya, pekerja yang memiliki masa kerja sampai dengan tiga tahun mendapat THR 1 bulan upah, masa kerja 3-7 dibayar 1,5 bulan upah, dan 7 tahun ke atas dibayar 2 bulan upah.

"Serikat buruh berpendapat, manajemen dalam membayar THR 2020 tidak sesuai peraturan perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan aturan perundangan-undangan seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015," kata Said Iqbal dalam keterangan resminya yang dikutip, Senin (24/5/2021).

Kedudukan Peraturan Perusahaan sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah setara dan sama nilainya dengan undang-undang. Dengan demikian THR bagi pekerja Indomaret yang punya masa kerja 7 tahun ke atas yang dibayarkan 50% dari nilai peraturan telah melanggar hukum, patut diduga ada unsur pelanggaran perdata serta pidana seperti penggelapan upah buruh dalam bentuk THR.

"Tidak membayar THR sesuai dengan isi peraturan perusahaan, seharusnya didahului dengan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak pekerja atau serikat pekerja yang mewakili buruh. Bukan membayar secara sepihak THR sebesar 50% dari peraturan perusahaan tersebut," katanya.

"Alih-alih perusahaan tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan, malah buruh yang menuntut pembayaran THR sesuai peraturan perusahaan dikriminalisasi. Dalam hal ini, Anwar Bessy alias Ambon dianggap melakukan tindak pidana," tambahnya.