Saatnya Pelabuhan Perikanan Indonesia Naik Kelas

Tentunya pengembangan ini juga butuh biaya yang sangat besar, apalagi pelabuhan yang perlu perhatian cukup banyak. Pertama tentu kami menguatkan koordinasi dan kolaborasi bersama kementerian lain serta pemeritah daerah. Selanjutnya membangun kerjasama dengan negara lain termasuk juga organisasi yang berpeluang mendatangkan investasi. Sebab memang benar, memodernisasi fasilitas pelabuhan perikanan tak bisa sebatas mengandalkan APBN karena biaya yang dibutuhkan besar sekali hingga ratusan juta dollar.

Alhamdulillah, perwakilan beberapa negara yang kami temui menyambut baik. Tentu kerja sama tidak asal diterima. Pertimbangan kelestarian lingkungan, keamanan dan kedaulatan, hingga seberapa besar manfaat ekonomi yang didapat bangsa dan negara menjadi dasar kami mengambil sikap.

Di internal KKP saya juga selalu tekankan bahwa pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan harus sejalan dengan prinsip ekonomi biru. Artinya, membangun kesadaran nelayan dan pelaku usaha tentang menjaga kelestarian lingkungan sama pentingnya dengan mengembangkan fasilitas yang direncanakan. Maka dari itu kebijakan dan program pendukung yang dibuat KKP harus mengakomodir keduanya, antara ekonomi dan ekologi. Demikian pula dengan pengawasan, harus optimal dan tegak lurus.

Saya menyadari, meraih apa yang dijabarkan di atas tidaklah mudah. Perlu tim solid, kaya ide dan inovasi, serta rela bekerja lebih lama dari waktu normal, dan tentunya perlu membangun kerjasama yang baik dengan pihak-pihak eksternal. Tapi saya percaya, tugas berat ini tidak akan menjadi beban, jika diniatkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ditulis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.