Kolom

Saatnya Pelabuhan Perikanan Indonesia Naik Kelas

Sakti Wahyu Trenggono - detikFinance
Selasa, 25 Mei 2021 17:05 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mendukung industri perikanan di Probolinggo semakin maju.
Foto: Dok. KKP: Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
Jakarta -

Belum lama ini, saya kedatangan tamu puluhan nelayan Kabupaten Pati di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, tempat saya berkantor dalam lima bulan terakhir. Saya senang sekali dengan pertemuan ini. Menjadi ajang diskusi dan bersilaturahmi apalagi ini masih bulan Syawal, serta saya bisa menjawab keresahan mereka secara langsung.

Kedatangan teman-teman dari Kabupaten Pati untuk menyampaikan penolakan atas rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan program penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sistem pasca-produksi. Saya memahami kekhawatiran ini, sebab skema tersebut belum pernah diterapkan dan informasi yang mereka terima ternyata belum lengkap.

Penarikan PNBP pasca-produksi diiniasisi untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya nelayan. Dengan skema ini, pungutan PNBP ke depan berdasarkan hasil tangkapan dan pengurusan izin kapal menjadi nihil biaya. Artinya semakin banyak hasil tangkapan, banyak juga bayarannya ke negara. Sebaliknya bila hasil tangkapan sedikit, kewajiban yang dibayarkan pun sedikit.

Melalui data saya tegaskan, setiap tahun nilai produksi perikanan tangkap nasional mencapai ratusan triliun, tapi yang menjadi penerimaan negara hanya ratusan miliar. Minim sekali. Di tahun 2020 misalnya, nilai produksi perikanan tangkap di angka Rp 224 triliun dan yang menjadi pemasukan negara Rp 600,4 miliar saja.

Rasanya ini tidak fair, padahal ikan merupakan sumber daya yang menjadi kekayaan alam Indonesia. Mengacu pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, harusnya keberadaanya dipergunakan sebesar-besarnyanya untuk kemakmuran rakyat, tapi faktanya kantong-kantong kemiskinan justru paling banyak di wilayah pesisir.

Kembali ke keresahan teman-teman dari Pati. Musabab mereka menolak penerapan sistem tersebut salah satunya karena infrastruktur pelabuhan perikanan yang dianggap tidak memadai yang akhirnya malah menghambat produktivitas. Hal tersebut saya akui sebagai kelemahan saat ini, dan melalui penarikan PNBP pasca-produksi lah persoalan infrastruktur secara bertahap bisa dientaskan.

Sebab sebagian hasil dari implementasi program PNBP pasca-produksi akan digunakan untuk merevitalisasi infrastruktur pelabuhan perikanan di Indonesia. Kemudian sebagian lagi diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan lewat penguatan program jaminan sosial seperti pemberian asuransi kesehatan, kecelakaan bahkan jika memungkinkan sampai pada jaminan hari tua bagi para nelayan tradisional dan anak buah kapal (ABK).

Setelah mendengar penjelasan yang lebih komprehensif, teman-teman dari Pati akhirnya menyambut baik penarikan PNBP pasca-produksi yang menjadi salah satu program prioritas KKP hingga 2024.

Langsung klik halaman selanjutnya tentang pelabuhan modern.

Lihat Video: Probolinggo Potensi Jadi Pusat Ekonomi Perikanan di Jawa Timur

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3