.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum puas dengan realisasi anggaran belanja pemerintah. Dia meminta kementerian dan lembaga lebih banyak melakukan belanja untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Jokowi memaparkan realisasi belanja APBN masih di angka 15%, sementara untuk APBD masih 7%. Serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional pun baru 24,6%, padahal Rp 700 triliun disiapkan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi.
"Saya minta percepatan belanja pemerintah dikawal dan ditingkatkan, dan supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15% untuk APBN, dan 7% untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN juga masih rendah, baru 24,6%, sekali lagi kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran," ungkap Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, kecepatan pengadaan barang dan jasa juga dipaparkan Jokowi masih sangat lambat. Di kuartal pertama realisasi pengadaan jasa di kementerian dan lembaga pusat baru 10,98%. Sementara di pemerintah daerah cuma 5%.
Dia meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mencari apa penyebab lambatnya belanja yang dilakukan kementerian dan lembaga, baik yang di pusat maupun di daerah.
Kalau perlu BPKP dan APIP juga lebih banyak memberikan rekomendasi sebagai solusi masalah lambatnya belanja pemerintah ini.
"Ini yang harus terus diikuti, dikawal, dibantu. Maka saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah ini melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa," ungkap Jokowi.
Dia menyebutkan di kuartal kedua, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Hal itu menurutnya tidak mudah, namun bisa dicapai dengan memperbanyak belanja pemerintah untuk mengungkit perekonomian.
"Karena target di kuartal kedua kita bukan barang yang mudah, 7%. Dari, bayangkan, minus 0,74% melompat ke 7%, saya yakini kalau bekerja keras belanja segera dikeluarkan realisasinya maka itu bukan suatu yang mustahil," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan angka pertumbuhan ekonomi 7% di kuartal ke dua harus dicapai. Bila hal itu tidak bisa dicapai, maka target pertumbuhan ekonomi tahunan di angka 4,5-5,5% tidak akan bisa dirasakan.
"Karena target year on year untuk growth pertumbuhan ekonomi kita sampai 4,5-5,5%. Ini kalau nggak ketemu angka 7 untuk kejar ke pertumbuhan ekonomi 2021 juga bisa nggak tercapai," ungkap Jokowi.
(hal/das)
