Bahaya! Satu Orang di RI Bisa Punya 40 Nomor Identitas

Dia juga menyinggung mengenai teguran Presiden Joko Widodo soal akurasi data kelolaan pemerintah yang buruk. Dia mengatakan dirinya akan merespons cepat perintah dan teguran tersebut.

"Pak presiden kemarin sampaikan data, dan data, dan data. Ini jadi penting. Kita harus respons cepat. Misalnyabansos, siapa yang mesti dibantu dan ditargetkan, kalau datanya ini lengkap dan reliable akan lebih cepat dan akurat," ungkap Sri Mulyani.

Soal pengelolaan data pemerintah, Presiden Joko Widodo memang sempat kesal dengan akurasinya. Dia pun menegur jajarannya agar hal ini segera diperbaiki.

Salah satu pengelolaan data yang buruk adalah tidak akuratnya data bansos. Jokowi menilai data bansos banyak yang tumpang tindih. Menurutnya akurasi data yang buruk ini dapat membuat penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat jadi lambat dan tidak tepat.

Bukan cuma data bansos, Jokowi juga menyinggung seringnya data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Dia meminta masalah yang tak kunjung selesai ini bisa diselesaikan.

"Perihal akurasi data, ini masih jadi persoalan sampai hari ini, dampaknya ini ke mana-mana. Contohnya, data bansos nggak akurat, tumpang tindih. Penyalurannya jadi nggak cepat, lambat, dan nggak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021).