Menhub Pamer Larangan Mudik Berhasil, Apa Kata DPR?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 02 Jun 2021 18:15 WIB
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga Sriwijaya Air, di ruang Komisi V Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (03/02/2021). Rapat yang dimulai pada pukul 13.00 WIB, membahas terkait kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan kebijakan larangan mudik yang dilakukan pemerintah pada libur lebaran tahun ini berjalan dengan baik. Dengan percaya diri, Budi Karya menyatakan kebijakan itu berhasil menekan pemudik.

Menurutnya selama masa larangan mudik, penumpang angkutan umum menurun. Paling terlihat penurunan terjadi di moda angkutan udara, penumpang pesawat turun 10%.

"Pada saat mudik ya kami nyatakan bahwa apa yang jadi perintah presiden meniadakan mudik itu sangat berhasil, karena tanggal 6-17 Mei penumpang udara itu turun 10%. Itu menjadi satu persepsi yang baik di masyarakat memang mereka sejalan dengan pemerintah," ungkap Budi Karya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (2/6/2021).

Selain penurunan pemudik, menurutnya saat ini pun kasus COVID-19 tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dia mengatakan soal larangan mudik ini, Presiden Joko Widodo pun memantau dengan sangat intensif.

"Nah hasilnya sekarang relatif kita tidak naik, kami dengan Presiden itu seminggu bisa dua kali lakukan rapat soal pengetatan ini Presiden juga takut ada dampaknya," ungkap Budi Karya.

Melihat keberhasilan larangan mudik, Budi Karya mengatakan saat ini pihaknya sedang mengusulkan kepada Satgas COVID-19 agar mandatori tes COVID-19 sebagai syarat perjalanan tetap dibuat minimal 1 hari perjalanan.

"Kami diskusi dengan satgas untuk kereta api, laut, dan udara tetap mandatori (tes COVID-19) itu satu hari. Sedang darat kita gunakan random tes," ungkap Budi Karya.

Di sisi lain, Ketua Komisi V Lasarus menilai sebetulnya, lebih baik apabila larangan mudik lebih panjang waktunya. Bahkan menurut dia, seharusnya larangan mudik bukan dimulai sejak tanggal 6 Mei sebelumnya.

"Kalau boleh usul saran, kita kemarin itu kan tanggal 6 sampai 17. Kita sharing saja, menurut kami harusnya 2 minggu sebelum tanggal itu udah nggak ada boleh mudik," ujar Lasarus.

Sebab Lasarus masih menemukan adanya pergerakan pemudik sebelum tanggal 6 Mei meskipun sudah ada masa pengetatan mudik. Dia menilai hal ini sebetulnya menurunkan efektivitas kebijakan larangan mudik.

Dia menyarankan di hari liburan panjang atau hari besar mendatang, jangan ada lagi kemungkinan atau ruang bagi orang untuk pulang kampung.

"Kalau dua minggu tutup orang nggak akan bergerak, sudah berbondong kan kemarin sebelum tanggal 6 banyak pak pemudik. Ini masukan supaya menekan angka penularan ini tujuan utamanya nggak mudik," ungkap Lasarus.



Simak Video "Dilema Korlantas soal Boleh atau Tidaknya Mudik Sebelum 6 Mei"
[Gambas:Video 20detik]
(hal/das)