.webp)
Pemerintah tengah berupaya untuk memodernisasi alutsista TNI yang sudah tua dan usang. Disebutkan dalam situasi saat ini, TNI tidak memiliki kesiapan tempur yang memadai dengan jumlah alpalhankam dan amunisi terbatas, sebagian alpalhankam bahkan tidak dapat beroperasi dengan optimal.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra mengapresiasi rencana strategis percepatan peremajaan alutsista yang disusun oleh Kementerian Pertahanan.
"Ini akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun. Hal yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan," kata Rizal dalam keterangan resmi, Jumat (4/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan informasi yang diterima Lesperssi, pemerintah tengah menyusun strategi pembiayaan investasi alat utama pertahanan. Pertama, persentase anggaran pertahanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 0,8 persen yang konsisten selama 25 tahun ke depan.
Kedua, jumlah anggaran pemenuhan alpalhankam prioritas pada 2020-2024 sebesar USD 125 miliar. Ketiga, mengupayakan sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi beban pemenuhan alpalhankam terhadap keuangan negara.
"Meskipun angkanya terdengar fantastis, kami beranggapan USD 125 miliar untuk membeli alutsista selama 25 tahun itu kecil, bahkan cenderung konservatif bila dibandingkan dengan potensi PDB Indonesia selama 25 tahun,"
Rizal mengemukakan, selama ini belanja pertahanan Indonesia juga terus menurun dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam enam tahun terakhir, di mana pada 2013 mencapai 0,9% dari PDB dan kini 0,78% dari PDB.
"Artinya, dalam masih ada ruang bagi negara untuk membeli alutsista baru. Dan itu artinya Menhan Prabowo sudah menghitung proporsi rencana investasi alutsista secara efektif," jelasnya.
Rizal berharap ada hasil konkret dari investasi pertahanan yang digencarkan pemerintah. Pertama, diharapkan investasi ini bisa mendorong pemenuhan kebutuhan alpalhankam TNI yang dapat dilaksanakan secara lebih cepat, terarah, sinergis, dan menguntungkan.
Kedua, menyelesaikan beberapa persoalan di sektor pertahanan yang menonjol. Ketiga, memudahkan pembangunan suatu sistem alpalhankam TNI sehingga akan menjadi solusi bagi masalah interoperabilitas.
"Keempat, berkontribusi terhadap industri pertahanan dalam negeri. Kelima, menyerap banyak lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi nasional," katanya
(ega/ara)
