Penghapusan PPN Produk Primer Dinilai Bukan Insentif

Jakarta - Penghapusan PPN Produk Primer dipandang bukan sebagai bentuk insentif dan malah merupakan disinsentif. Para pengusaha kelapa sawit pun meminta agar pemerintah tetap mengenakan PPN 10% untuk komoditas primer."Anggapan bahwa jika PPN produk primer kelapa sawit yakni tandan buah segar kelapa sawit dihapuskan, pengusaha akan senang. Ternyata tidak, itu bukan insentif bagi pengusaha. Itu justru kami anggap disinsentif," kata Ketua Asosiasi Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit Indonesia Derom Bangun.Bangun menyampaikan hal itu usai bertemu Presiden SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/3/2006)."Karena itu kami minta pada Menteri Keuangan agar tidak dihapuskan PPN kelapa sawit ini. Kalau tidak dihapuskan, akan menjadi beban tambahan bagi pengusaha. Yaitu PPN masukan yang tadinya dapat dikreditkan, tidak lagi dapat dikreditkan. Bila tidak dihapuskan, PPN tandan buah segar justru akan menjadi biaya produksi," urai Bangun.Menurut Bangun, DPR sudah membahas soal penghapusan 10% PPN produk primer ini. "Mudah-mudahan belum terlambat," harapnya. Bangun menambahkan, pihaknya juga berharap pungutan ekspor (PE) tidak diubah-ubah tarifnya. "Ini mengundang ketidakpastian yang oleh pembeli kita di luar negeri dianggap menganggu dan menurunkan daya saing ekspor kita," ujarnya.Selain itu, Bangun juga mengusulkan agar PE dapat dipergunakan dan dikembalikan pada industri kelapa sawit. "Menkeu tadi mengatakan PE masuk APBN dan tidak bisa langsung dikembalikan ke asosiasi. Dana itu akan masuk ke industri kelapa sawit melalui Deptan melalui proyek maupun kegiatan penunjang untuk pengembangan industri kelapa sawit," urainya.Bangun juga menjelaskan perkembangan perkebunan dan industri kepala sawit Indonesia dalam sekitar 25 tahun terakhir. Tercatat produksi kelapa sawit pada tahun 2005 sudah mencapai 13,6 juta ton dan pada tahun 2006 diperkirakan mencapai 14,7 juta ton, yang berarti hampir mendekati level produksi Malaysia.Produksi semakin bertambah mengingat permintaan yang kian meningkat, terutama dari negara-negara dengan penduduk besar seperti India, Cina dan Pakistan. Selain itu ada unsur-unsur kesehatan yang di AS disebut labelling ikut mendorong permintaan minyak kepala sawit.Namun demikian, lanjut Bangun, ada sejumlah masalah yang mengganjal perkembangan industri kelapa sawit yakni terkait infrastruktur di pelabuhan Belawan dan Dumai yang tidak dapat menampung banyaknya kapal yang akan mengangkut kelapa sawit. "Tentang kondisi pelabuhan Belawan, presiden mengaku prihatin karena beliau sendiri sudah melihat sendiri kondisi pelabuhan Belawan, dimana kapal-kapal, bukan hanya pengangkut kelapa sawit, harus menunggu giliran untuk merapat. Karena itu, kedua pelabuhan ini sudah perlu ditingkatkan kondisinya, bukan hanya untuk kepentingan kelapa sawit, tapi juga kepentingan yang lain," tandasnya. (qom/)