.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) prihatin dengan pola belanja pemerintah daerah. Pasalnya, belanja daerah masih minim.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan rata-rata belanja daerah pada April 2021 baru mencapai 12,7%.
"Dan ini dibandingkan dengan yang ada di Pemerintah Pusat yang kisarannya sudah mencapai 40% saya rasa perlu menjadi perhatian kita," katanya dalam acara Final Lomba Bedah APBD secara virtual, Selasa (8/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Astera menilai yang juga menjadi sorotan adalah komposisi belanja daerah yang ada. Sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk belanja pegawai, baik melalui gaji maupun honor perjalanan dinas.
"Dan juga akun-akun lainnya yang muaranya kepada belanja pegawai ini terus terang menjadi perhatian kita semua," jelasnya.
Astera memahami karena ada Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 proporsinya menjadi tinggi. Jika dilihat dari belanja APBD yang sudah direalisasikan sebesar 12,7%, sekitar 58% hanya untuk belanja pegawai, sedangkan belanja modal masih sangat rendah yakni sekitar 5-6%.
"Jadi ini menjadi perhatian kita. Kita belum lihat di situ belanja modalnya apakah itu belanja modal yang produktif atau tidak produktif. Ini yang menjadi trigger kenapa kita ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan oleh stakeholder kita," pungkasnya.
Tonton Video: Tito Ungkap Modus Kepala Daerah Dibodohi Lewat Belanja Pegawai
