Resep RI Serap Investasi Sektor Teknologi Demi Kebut Pemulihan Ekonomi

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 08 Jun 2021 15:21 WIB
Pinjam Online
Foto: Pinjam Online (Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah)
Jakarta -

Ekonomi digital terbukti menjadi salah satu motor andalan untuk pemulihan ekonomi nasional. Beragam bantuan pemerintah bisa disalurkan secara luas dengan memanfaatkan teknologi digital. Teknologi digital juga dianggap mampu mendorong kesempatan berusaha dan memperluas jangkauan pasar dan sumber permodalan.

Agar keberadaan teknologi dapat dimanfaatkan lebih optimal dalam rangka pemulihan ekonomi, dibutuhkan dukungan prasarana infrastruktur yang mendukung seperti ketersediaan teknologi informasi komunikasi dan ketersediaan infrastruktur pendukung logistik seperti transportasi dan jalan.

Untuk itu diperlukan adanya dukungan dan investasi tidak hanya di ekonomi digital namun juga pada infrastruktur pendukungnya.

Selain itu, pandemi mendorong kegiatan perkuliahan beradaptasi dengan mekanisme virtual learning. Di sini, keberadaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) sangat vital menyediakan akses internet yang handal bagi para dosen dan mahasiswa melakukan virtual learning.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menjelaskan, pada masa pandemik, kebutuhan komunikasi secara daring menjadi begitu pesat.

"Di saat sektor lain terpukul, industri teknologi informasi dan komunikasi malah tumbuh di atas dua digit, sektor TIK bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Leading Sector dalam pembangunan infrastruktur digital. Kementerian Keuangan menjalankan tugas dalam mendukung pembiayaan " kata Luky, Kamis (20/5/2021) lalu.

"Tahun ini alokasi anggaran Pemerintah untuk sektor TIK meningkat hampir 2 kali lipat dimana APBN 2021 anggarannya mencapai Rp 26 triliun, naik Rp 12 triliun dibanding tahun 2020, pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat besar. Karena itu, selain dari APBN, juga dibutuhkan keterlibatan investasi badan usaha untuk sektor TIK ini melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," tambah Luky.

KPBU di sektor TIK ini, lanjut dia, sudah teruji yakni lewat proyek broadband Palapa Ring 1 sampai 3 dan Satelit Multi Fungsi Satria.

"Ini bukti bahwa skema KPBU bisa berjalan di sektor TIK," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Ekonomi, Wahyu Utomo menyebut transaksi perdagangan online tercatat sebesar Rp 226 triliun. Saat ini jumlah pengguna e-dagang mencapai 128 juta orang.

"Itu ekonomi yang besar, tentu harus didukung dengan pembangunan infrastruktur. kita punya Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang Proyek Strategis Nasional. Salah satu yang dikembangkan adalah pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi," jelas Wahyu.

"KPBU merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kemampuan pemerintah tidak hanya fokus ke APBN. Tapi juga mencoba menarik investor. Membangun infrastruktur digital itu tidak sesulit membangun infrastruktur lain seperti jalan dan pelabuhan karena terkait dengan penyediaan tanah," ungkapnya.

Direktur Utama PT PII, M Wahid Sutopo mengatakan, PT PII merupakan Special Mission Vehicle (SMV) dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan skema penjaminan pemerintah.

Sebab, proyek infrastruktur merupakan proyek jangka panjang sehingga memerlukan penjaminan. Penjaminan pemerintah ini untuk memberikan kepastikan dan kepercayaan kepada investor bahwa pemerintah pasti menjalankan kewajibannya.

"PT PII telah memberikan penjaminan pemerintah untuk infrastruktur digital yaitu proyek KPBU Palapa Ring 1-3 dan Satelit Multi Fungsi serta infrastruktur pendukung seperti pembangkit listrik, pelabuhan dan jalan yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sehingga dapat membantu peluang investasi ekonomi digital yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia," Terang Sutopo pada acara tersebut.

Sementara itu, adaptasi perkuliahan di masa pandemi dengan e-learning membutuhkan dukungan berbagai pihak baik dari sisi kebijakan, strategi kedepan dan kesediaan infrastruktur.

PT PII melalu kerjasama dengan 35 Universitas Nasional dalam naungan UNIID terus berkomitmen mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi melalui pengembangan program infrastruktur pendukung Pendidikan tinggi melalui skema inovatif seperti KPBU.

Diharapkan lewat diskusi ini, dapat meningkatkan pemahaman para mahasiswa dan pengajar perguruan tinggi di Indonesia mengenai bagaimana peran sistem pembelajaran adaptif dan inovatif, kesiapan infrastruktur pendukung di bidang TIK dan aset perguruan tinggi mendorong adaptasi perkuliahan berbasis e-learning yang efektif.

(toy/dna)