Pulihkan Dunia Kerja Akibat COVID-19, RI Minta Dukungan ILO

Angga Laraspati - detikFinance
Rabu, 09 Jun 2021 22:06 WIB
Ida Fauziyah
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dan stakeholders dalam menangani dampak COVID-19 di sektor ketenagakerjaan. Ia pun meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) terhadap upaya-upaya tersebut.

"Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6/2021).

Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak COVID-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama, mulai stimulus ekonomi untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan.

Program tersebut dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja informal.

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini bertujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan domestik.

Menurut Ida, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting untuk menavigasi masa depan kerja global. Pertama, yaitu investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis/fleksibel.

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," kata Ida.

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi penting lainnya ialah memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan melalui penyediaan dana desa.

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya," ujarnya.

Pilar yang kedua yaitu dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. Ida mengatakan Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakeholder.

"Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing," katanya.

Adapun pilar yang ketiga yaitu menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang berpusat pada manusia di tingkat internasional.

Ia menyatakan Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis COVID-19 yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan capaian positif yang telah dilakukan Tripartit Nasional.

Menurut Sekjen Anwar, Tripartit Indonesia sangat berperan dalam penyusunan tanggapan Indonesia terhadap beberapa kuesioner ILO dalam observation dan direct request ILO, melalui mekanisme dialog sosial yang efektif dan produktif.

"Atas kerja sama dan kekompakan dari Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk dalam preliminary list 19 negara yang masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO di ILC tahun ini. Ini capaian positif tripartit Indonesia," kata Anwar.



Simak Video "Sederet Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Bayar THR 2021"
[Gambas:Video 20detik]
(mul/hns)