Rencana Pajak Sembako Ditentang Habis-habisan!

Soraya Novika - detikFinance
Sabtu, 12 Jun 2021 07:00 WIB
Pemerintah akan menarik pajak untuk bahan pokok. Para pedagang menilai kebijakan tersebut sangat tidak pas jika dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19.
Ilustrasi/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Rencana pajak sembako bikin heboh. Hal ini berawal dari beredarnya rancangan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam rancangan ini memuat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pangan atau beken disebut sembako. Berbagai lapisan masyarakat pun ramai-ramai mengecam rencana tersebut. Mulai dari petani, buruh hingga para politikus sama-sama mengecam kebijakan tersebut.

Berikut sederet protes terhadap rencana pajak sembako:


1. Buruh

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah yang mau menarik pajak atas komoditas pangan tersebut. Selain itu, para buruh juga mengecam kebijakan lainnya yang kontras dengan PPN pada sembako yaitu wacana tax amnesty atau pengampunan pajak jilid II.

"Kami mengecam keras! (Ini) Bersifat kolonialisme cara-cara memberlakukan kembali tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN khususnya PPN sembako adalah cara-cara kolonialisme tanda petik yang dilakukan Menteri Keuangan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/6/2021).

Bila kedua kebijakan tersebut disahkan oleh pemerintah, para buruh akan menempuh jalur hukum dan menggelar demo besar-besaran untuk membatalkannya.

"Kami akan tempuh secara hukum uji materi kalau itu disahkan oleh DPR," tegasnya.

"Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu omnibus law dan isu kenaikan PPN terhadap sembako," tambahnya.

2. Petani

Petani tebu menjadi salah satu pihak yang ikut memprotes keras rencana pengenaan PPN pada sembako.

Sebab, hal itu dianggap bakal menekan para petani tebu yang selama ini juga sudah diberatkan oleh beragam kebijakan. Seperti pengurangan subsidi pupuk, rendahnya HPP gula hingga maraknya gula impor yang beredar di pasaran. Hal tersebut sudah membuat petani tebu menjadi tertekan.

"Lha kok mau dikenakan PPN. Ibaratnya petani sudah jatuh tertimpa tangga," ujar Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin dalam rilis resminya yang diterima detikcom, Jumat (11/6/2021).

Pengenaan pajak akan merugikan seluruh petani tebu yang ada di tanah air. Karena, pengenaan PPN terhadap gula konsumsi pada ujungnya akan menjadi beban petani sebagai produsen.

Khabsyin mencontohkan saat ini harga jual gula ditingkat petani hanya laku Rp 10.500/kg, apabila dikenakan PPN 12%, maka yang diterima petani nanti tinggal Rp 9.240/kg. Harga itu jauh dibawah biaya pokok produksi sebesar Rp 11.500/kg.

"Pedagang akan membeli gula tani dengan memperhitungkan beban PPN yang harus dibayarkan. Ini tentu akan berdampak pada harga jual gula tani," ucapnya.

Untuk itu, Khabsyin meminta kebijakan itu dikaji ulang karena akan memberatkan kehidupan petani.

"Saya kira perlu dikaji ulang. Apalagi saat ini masa pandemi dan situasi perekonomian sedang sulit. Ini akan berimbas ke seluruh Indonesia dan membuat gaduh masyarakat, terutama masyarakat petani," katanya.

Salah satu dasar pengenaan pajak sembako karena pemerintah menilai saat ini harga pangan naik 50% sehingga ada kenaikan nilai tukar petani (NTP). Menurut Khabsyin itu jelas jelas pernyataan yang ngawur.

"Jutru sekarang ini harga pangan turun contohnya harga gula konsumsi turun dibanding tahun lalu karena impor kebanyakan dan daya beli menurun. kalau terpaksa narik PPN ya gula milik perusahaan- perusahaan/pabrik gula karna mereka sebagai pengusaha kena pajak (PKP), jangan gula milik petani," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN barang mewah nol persen terhadap mobil untuk menggairahkan perekonomian agar dapat bangkit kembali sehingga daya beli masyarakat meningkat.

"Seharusnya, para petani diberi stimulus karena sudah bersusah payah menyediakan pangan nasional bukan malah dibebani PPN," tuturnya.

3. Pedagang Pasar

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) memprotes rencana pemerintah untuk menarik pajak dari pembelian bahan pokok. Ketua umum IKAPPI Abdullah Mansuri mengharapkan pemerintah agar menghentikan upaya bahan pokok sebagai objek pajak. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum benar-benar memberlakukan kebijakan tersebut.

Dia mengungkapkan hal ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Apalagi barang yang akan dikenakan pajak adalah beras dan gabah, sagu, jagung, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayuran, ubi-ubian, bumbu dan gula konsumsi.

Abdullah menjelaskan IKAPPI mencatat lebih dari 50% omzet pedagang pasar masih turun. Apalagi sekarang pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan pada beberapa bulan belakangan.

"Harga cabai bulan lalu hingga Rp 100.000, harga daging sapi belum stabil mau di bebanin PPN lagi? Gila... kami kesulitan jual karena ekonomi menurun dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN lagi, gimana tidak gulung tikar," jelas Abdullah dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Langsung klik halaman berikutnya, masih ada lagi pihak-pihak yang menentang rencana pajak sembako.