Ustaz Yusuf Mansur menyampaikan pendapatnya terkait rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah. Hal tersebut disampaikannya lewat beberapa postingan terkait pengenaan pajak tersebut di akun instagramnya. detikcom sudah diizinkan untuk mengutip unggahan tersebut.
Dalam akun Instagramnya, dia meyakini rencana ini tak bakal diwujudkan.
"Soal pajak sembako dan pendidikan.... saya ga yakin bakal terus diberlakukan... insyaaAllah ga bakal diberlakukan. aamiin." tulisnya, seperti dikutip dari akun Instagramnya, Sabtu (12/6/2021).
Dia juga menyampaikan dua lembaga seperti NU dan Muhammadiyah sudah menolak rencana tersebut. Hal ini diyakini menjadi alasan kuat bahwa rencana ini tak bakal dilanjutkan.
"NU dan Muhammadiyah sudah menolak. Lah kalau 2 lembaga yang lebih gede dari gaban ini sudah menolak, masa iya pemerintah dan kementerian terkait jalan terus? Rada nggak mungkin. Agaknya dua lembaga ini harus digedein lagi," kata dia
Dia juga mengajak anak-anak Indonesia untuk masuk ke lembaga pendidikan milik NU dan Muhammadiyah. Yusuf Mansur berharap NU dan Muhammadiyah bisa lebih besar lagi dan ikut membangun ekonomi dalam negeri lebih baik lagi.
"Sehingga punya daya, power dan alat tawar yang ciamik banget. Abis itu jangan ragu masuk ekosistem politik sekalian. Percuma juga jadi kawanan dan sekawanan. Bila nggak pegang rules, tidak pegang kendali," tambah dia.
Kemudian di unggahan berikutnya Yusuf Mansur juga mengajak masyarakat berdoa untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena di Indonesia masyarakat masih diizinkan bersuara.
"Gunakan suara kita semua dengan sangat baik dan jangan lupa bismillaahnya dibagusin, dikencengin dan hamdalah, tetap banyak memuji Allah dan bersyukur di setiap momen," tambah dia.
Namun demikian, dia meminta masyarakat dapat berprasangka baik dengan rencana pemerintah. Menurutnya tidak mungkin pemerintah ingin mencelakakan rakyatnya. Termasuk rencana pengenaan pajak pada pendidikan dan sembako.
"Dalam keadaan menunggu itu kita menunggu dengan doa dan mendoakan. Tapi di satu sisi juga tidak ada salahnya pemerintah mendengar pendapat pikiran masyarakat yang terwakili NU dan muhammadiyah. Apalagi NU dan Muhamadiyah ada di garda depan juga di masyarakat ini khususnya di bidang pendidikan," jelas dia.
