Purnomo Tegaskan Ricuh Freeport Masalah Keamanan

Jakarta - Rusuh massa menolak Freeport di Abepura, Jayapura, yang menewaskan 4 aparat keamanan ditegaskan sebagai murni masalah keamanan.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro membantah insiden di sekitar kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) karena lamanya proses pengkajian Freeport yang sedang dilakukan tim teknis pemerintah."Tim kajian kita bukan mengkaji masalah keamanan, tim kajian kita mengkaji masalah lingkungan, produksi dan penerimaan negara," kata Purnomo.Namun diakui insiden tersebut terkait dengan kurangnya personel keamanan yang menanganinya. "Masalah keamanan itu ditempatkan personel di Timika dan bukan di Abepura," katanya.Purnomo mengungkapkan, sejak tahun 1991-2005 penerimaan negara dari Freport mencapai US$ 3,8 miliar. Sedangkan penerimaan untuk Freeport sendiri sekitar US$ 2,2 miliar yang sudah termasuk investasi."Jadi kita bisa lihat perbandingannya," tukas Purnomo.Mengenai kewajiban community development, Purnomo mengatakan, Freeport telah menerapkannya terhadap masyarakat sekitar pertambangan, yang mendapat 1 persen dari hasil poduksi Freeport."Di Timika sendiri mereka terima Rp 5 miliar serta per tahunnya juga menerima Rp 400 miliar. Masing-masing suku seperti Amonge dan Komoro juga mendapatkan dana tersebut," jelasnya.Sebelumnya, di sela acara seminar investasi pertambangan di Hotel Four Seassons 14 Maret lalu, Purnomo mengatakan, saat ini ada empat masalah krusial di Freeport yang tengah dikaji ulang.Masalah pertama, mengenai isu lingkungan, pemerintah akan melakukan evaluasi rutin yang dilakukan tiap 5 tahun. Evaluasi lingkungan terhadap Freeport terakhir kali dilakukan pada tahun 2005.Kedua, masalah produksi. Nantinya, akan ada pengawasan dari Bea Cukai, lembaga surveyor, perwakilan penjual dan pembeli, serta dari pihak Departemen ESDM.Produksi yang dihasilkan juga akan dilaporkan ke negara secara terpisah apakah dalam bentuk tembaga atau emas.Ketiga, isu pendapatan negara, apakah yang diterima pemerintah saat ini sudah rasional atau belum.Keempat, masalah keamanan karena Freeport merupakan objek vital nasional yang ditetapkan Polri. Tapi karena tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya diserahkan secara transisi ke TNI.Mengenai masalah tuntutan masyarakat adat agar Freeport memberikan kompensasi yang lebih besar terhadap hak ulayat, Purnomo mengatakan hal itu adalah urusan kedua belah pihak. (ir/)